Madina,Diberhentikannya Kepala Badan Giji Nasional (BGN) serta ditangkap, para stakeholder holder meminta untuk terus telusuri hingga ke urutan paling bawah. kasus dugaan korupsi makanan bergizi gratis (MBG) tidak boleh berhenti pada pejabat tingkat pusat semata. Aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk pihak-pihak di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) apabila ditemukan adanya keterlibatan atau indikasi penyimpangan.
Para penegak hukum juga harus cek persoalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Penggorengan desa Iparbondar kecamatan Panyabungan kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut. Pasalnya SPPG tersebut pernah membagikan makanan berulat dan terkesan siluman karena tidak ada plank merk SPPG. Kamis, (04/06/2026).
Bungkamnya kepala BGN kabupaten Mandailing tentang adanya ulat di SPPG Penggorengan jadi tanda tanya dan terkesan menutup-nutupi saat dikonfirmasi beberapa Minggu lalu.
Hukum jangan mentok pada pucuk pimpinan dan harus dievaluasi vertikal hingga garis bawah. Program presiden Prabowo menggelontorkan dana Triliun-an rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara(APBN) untuk program makanan bergizi gratis (MBG) di republik Indonesia. MBG merupakan program Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Program yang sudah lama berjalan itu banyak persoalan pada pengaplikasiannya, termasuk makanan berulat, kurang streil hingga makanan yang berulat.Ismed Harahap
