Sekadau, Kalbar – TRIBUNTIPIKOR.COM
Pekerjaan peningkatan Jalan Nanga Mahap–Landau Apin melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah kembali menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 tersebut sebelumnya disebut sempat terhenti selama kurang lebih tiga bulan.
Kini, pekerjaan di lokasi mulai dilanjutkan kembali. Masyarakat berharap pelaksanaan proyek tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, serta menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Masyarakat juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, khususnya untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Media TribunTipikor bersama tim, saat melakukan investigasi kedua ke lokasi pada 24 September 2026, aktivitas pekerjaan di lapangan terlihat kembali berjalan.
Proyek tersebut tercantum dalam Nomor Kontrak 30/PKS/HK.02.01/BPJN.12.6.1/2025, tertanggal 22 Desember 2025, dengan Nomor SPMK PW 0401-BPJN 12.6.1/1780.
Nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp19.326.408.000, dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Baresa Jaya Bersama, sedangkan konsultan supervisi adalah PT Laras Sembada KSO PT Trijaya First Engineering.
Salah seorang warga yang ditemui awak media di lokasi mengungkapkan bahwa pekerjaan tersebut memang kembali dimulai setelah sebelumnya sempat berhenti.
“Baru mulai lagi mereka bekerja. Sempat berhenti kurang lebih tiga bulan tidak dikerjakan. Sebagai masyarakat yang melewati jalan ini, kami sangat bersyukur proyek ini dapat dikerjakan kembali,” ujar warga tersebut.
Menurutnya, masyarakat berharap pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut.
“Kami berharap pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik, dikerjakan dengan benar dan memiliki kualitas yang baik. Kami juga berharap pihak penegak hukum ikut mengawasi pelaksanaannya agar pekerjaan sesuai dengan kontrak dan dapat diselesaikan tepat waktu,” tambahnya.
Masyarakat menilai pengawasan diperlukan mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara dengan nilai yang cukup besar. Karena itu, kualitas pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak menjadi perhatian publik.
TRIBUNTIPIKOR.COM belum memperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun pihak terkait mengenai alasan pekerjaan sebelumnya sempat terhenti selama kurang lebih tiga bulan serta perkembangan target penyelesaian pekerjaan selanjutnya.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana, konsultan supervisi, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek Jalan Nanga
Mahap–Landau Apin.
(Sgt)






