Blora, tribuntipikor.com – Pembangunan Bendungan Karangnongko di wilayah Blora tidak hanya berdampak pada lahan dan permukiman warga. Sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di Desa Ngrawoh, Kecamatan Kradenan, juga masuk wilayah terdampak genangan.
Kepala Desa Ngrawoh, Purwondo, menyebut sejumlah fasilitas yang terdampak di antaranya sekolah dasar (SD), PAUD, taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), kantor desa hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
“Yang terdampak ada sekolahan SD, PAUD, TPQ, kantor desa, pendapa desa. Terus BPD, pelayanan kesehatan juga terdampak. Fasilitas-fasilitas semua terdampak,” kata Purwondo saat dimintai konfirmasi melalui ponsel, Selasa (11/8/2026).
Selain itu, fasilitas ibadah juga ikut terdampak. Di Desa Ngrawoh terdapat satu masjid dan dua musala yang berada di wilayah terdampak.
“Fasilitas ibadah juga kena, masjid satu, musala ada dua,” ujarnya.
Purwondo mengatakan hingga kini belum ada pembangunan fisik Bendungan Karangnongko di wilayah tersebut. Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan fisik adalah efisiensi anggaran.
“Saat ini belum ada pembangunan. Karena istilahnya yang untuk fisik itu memang ada efisiensi anggaran,” jelasnya.
Di sisi lain, proses pengadaan lahan masih berjalan. Saat ini dilakukan identifikasi, verifikasi, serta pengukuran lahan yang terdampak.
“Entah kapan itu (ganti rugi). Belum ada, belum. Termasuk relokasi juga tidak tahu kapan kepastiannya. Masih identifikasi dan verifikasi lahan,” kata Purwondo.
Purwondo menyebut sekitar 180 kepala keluarga (KK) di Desa Ngrawoh terdampak pembangunan bendungan. Luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai sekitar 45 hektare, meski angka tersebut belum final karena hasil pengukuran belum diumumkan.
“Lahan kurang lebih yang terdampak 45 hektare. Karena belum keluar hasil ukurnya, belum diumumkan,” terangnya.
Terkait relokasi, pemerintah Desa Ngrawoh telah mengusulkan lokasi baru untuk warga terdampak. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan KHDTK UGM yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari desa.
“Usulan di kawasan KHDTK UGM. Jadi harapan kami kan tidak jauh-jauh dari desa. Jarak lahan KHDTK enggak ada 1 kilometer. Jadi di tepian genangan,” ungkapnya.
Menurut Purwondo, pihak desa bersama pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait usulan tersebut. Di antaranya dengan UGM sebagai pihak yang mengelola kawasan KHDTK, Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Transmigrasi.
“Kita berharap ada transmigrasi lokal. Tapi sampai saat ini belum ada titik terang kelanjutannya bagaimana,” katanya.
Purwondo berharap relokasi warga tidak hanya memindahkan masyarakat dari wilayah terdampak, tetapi juga tetap memberikan peluang bagi warga untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan Bendungan Karangnongko.
“Harapan kami selaku wakil dari pemerintah desa sebenarnya ingin membawa kemakmuran di masa mendatang pasca Bendungan Karangnongko ini jadi terealisasi,” ujarnya.
Dia berharap warga tetap bisa tinggal di sekitar desa sehingga nantinya dapat ikut menikmati potensi ekonomi yang muncul setelah bendungan beroperasi.
“Yang jelas kan dengan adanya air mungkin bisa jadi sumber mata pencaharian yang baru untuk perekonomian warga masyarakat. Entah itu nanti bikin keramba, pemancingan dan lain-lain,” imbuhnya.
Berdasarkan laman dari Sahabat PU, Bendungan Karangnongko menjadi salah satu upaya penguatan infrastruktur sumber daya air sebagai bagian strategi PU608 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029.
Konstruksi Bendungan Karangnongko mulai dikerjakan sejak 2023 oleh Balai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,26 triliun dengan target selesai 2026. Editor, (@_hiem).
