Rusak dan seringnya longsor jalan menuju Pantai Barat kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, menjadi atensi untuk jalan nasional. Akses jalan berstatus jalan propinsi itu merupakan akses menuju kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Sinunukan, Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis (MBG). 27 tahun kabupaten Madina berdiri jalan itu terkesan belum optimal. Mengingat jalan itu hilir mudik mobil berat yang mengangkut CPO (Crude Palm Oil) setiap harinya. Ratusan ribu hektare lahan sawit di Pantai Barat yang hasilnya ke pusat, sudah saatnya kembali ke daerah.
Apalagi saat ini daerah Pantai Barat diwacanakan menuju kawasan ekonomi khusus (KEK). Akses jalan yang optimal harus prioritas. Jalan berstatus aset pemerintah provinsi Sumatera Utara itu saatnya di-upgrade untuk lebih cepat dibenahi menjadi jalan nasional.
Usai Rapidin Simbolon bersama rombongannya membagikan kartu penyerahan beasiswa program Indonesia pintar (PIP) kepada siswa didampingi orang tua serta guru sekolah di aula kantor camat Siabu, wartawan berhasil cegat dan wawancara seputar jalan menuju Pantai Barat.
Anggota Komisi XIII DPR RI Drs. Rapidin Simbolon, M.M menyampaikan jalan itu perlu disegerakan upgrade-nya. Tinggal menunggu pengajuan/proposal dari kepala daerah. Siabu, Jumat, (07/08/2026).
” Jalan nasional harus ketemu dengan jalan nasional. Kita akan usulkan usulan warga itu melalui proposal kepala daerah. Bidang itu merupakan dari gawean komisi V DPR RI dan akan kita upayakan. Sudah juga saya sampaikan kepada bupati Madina untuk segera membuat proposal itu dan akan kita bawa ke Jakarta tepatnya untuk komisi V untuk di usulkan ke kementerian PUPR. Sepanjang kebutuhan itu sangat mendesak untuk rakyat tidak ada alasan tidak disegerakan. Kemudian bupati membuat jalan pengganti lagi menjadi jalan propinsi setelah jadi jalan tersebut jadi jalan nasional” ujarnya
Pesan dia untuk warga Madina khususnya warga Pantai Barat, dengan trealisasi jalan itu membuat akses lebih lancar dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.
” Jalan nasional harus ketemu dengan jalan nasional, mengingat sudah ada bandara di daerah bukit Malintang dan Pelabuhan di Pantai Barat, akses harus lancar dan optimal” tegasnya
Ditempat yang sama, ketua DPC PDI Perjuangan Teguh W. Hasahatan SH, MH menyampaikan dasar jalan Pantai Barat itu banyaknya mobil CPO yang melintasi dan jelas itu PPN- PPH nya masuk ke pusat, sudah selayaknya kembali ke daerah. Terus yang kedua jalan itu merupakan akses masyarakat dari Pantai Barat menuju Bandara Abdul Haris Nasution sebaliknya dari Panyabungan untuk akses menuju Pelabuhan di Batahan dan itu sudah cukup syarat.
Kembali ke Rapidin Simbolon, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumut harus digenjot hingga 20 triliun agar berkeadilan.
” Saya sangat setuju apa yang disampaikan ketua DPC PDIP Madina, pemerintah jangan mengambil pajak dari daerah tapi harus dibalikkan lagi ke daerah. Trealisasi jalan nasional itu pertumbuhan ekonomi pasti meningkat” pungkasnya
