Sumbawa Barat NTB
tribuntipikor .Com — Rapat kerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) digelar Kamis, 23 April 2026, di ruang kerja Kepala Dinas Nakertrans Sumbawa Barat berubah menjadi panggung kritik keras terhadap arah kebijakan daerah.
Agenda yang semula membahas persiapan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, justru memunculkan gelombang protes tajam dari kalangan buruh.
Wakil Ketua DPD KSPSI NTB, HM Yames WP—yang juga menjabat Ketua DPC KSPSI Sumbawa Barat kepada awak media tribun Tipikor . Com , menjelaskan secara terbuka menekan pemerintah daerah agar tidak lagi bermain di zona abu-abu kebijakan.” Jelasnya
Ia menegaskan, Tana Pariri Lema Bariri membutuhkan keberanian politik yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang justru melemahkan tenaga kerja lokal.
“Pemangku kebijakan harus punya roh keberpihakan. Jangan bicara atas nama rakyat kalau kebijakan justru menjauh dari kepentingan rakyat,” tegasnya lantang.
Sorotan paling keras diarahkan pada aktivitas ekspor konsentrat yang dinilai masih terus berlangsung. Padahal, menurut Yames, peresmian smelter di Maluk oleh Presiden saat itu, Joko Widodo pada Agustus 2024 seharusnya menjadi titik akhir ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
“Stop total kirim konsentrat ke luar!
Smelter sudah ada. Kalau masih dikirim, ada apa?
Ini patut diduga hanya akal-akalan.
Lalu apa yang benar-benar didapat rakyat Sumbawa Barat?” ujarnya tajam.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti lambannya operasional Bandara milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di kawasan Kiatar Poto Tano.
Menurutnya, proyek strategis tersebut hingga kini belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sementara umur tambang diperkirakan akan berakhir pada 2030.
“Kalau tambang mau tutup, bandara belum juga optimal, ini untuk siapa sebenarnya?
Jangan sampai publik merasa dibohongi,” katanya.
Dalam pernyataan emosionalnya, Yames bahkan menyamakan kondisi saat ini dengan “penjajahan jilid dua”, mengingat sejarah panjang eksploitasi tambang oleh perusahaan sebelumnya.
“Kita sudah 30 tahun seperti dijajah oleh Newmont. Jangan sampai ini terulang dengan wajah berbeda. Rakyat tidak boleh terus jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.
Rapat ini menjadi sinyal keras bahwa menjelang May Day 2026, tensi antara buruh dan pemerintah berpotensi meningkat. KSPSI memastikan akan terus mengawal isu-isu strategis, terutama yang menyangkut hak tenaga kerja lokal dan keadilan distribusi manfaat sumber daya alam.
Pesan terakhir Yames jelas dan tanpa kompromi:
jangan pernah lagi membawa nama rakyat jika kebijakan tidak benar-benar berpihak pada rakyat.
( Irwanto )
