Blora Jawa Tengah, tribuntipikor.com //Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan keseriusan penuh dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Komitmen ini diperkuat dengan upaya peningkatan akuntabilitas sektor pendidikan nonformal, yang puncaknya ditandai dengan kehadiran perwakilan dari pemerintah pusat dalam kegiatan advokasi.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan peran strategis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Blora.
Penegasan ini disampaikan Bupati Dr.H. Arief Rohman,S.IP, MSi dalam acara Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan tahun 2025, yang diselenggarakan di Azana Garden Hill Resort Blora, beberapa waktu yang lalu.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan penting dari Pemerintah Pusat, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah.
Kehadiran pejabat dari Inspektorat Jenderal ini menunjukkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkab Blora dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel, khususnya di PKBM.
Dalam sambutannya, Bupati Arief menyatakan bahwa tata kelola satuan Pendidikan di PKBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas lembaga.
“Tata kelola satuan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas PKBM melalui dukungan kebijakan, pembinaan dan pendampingan data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Bupati. (@_hiem)
