Landak Kalbar- tribuntipikor.com
Pengerjaan preservasi jalan provinsi Anjungan–Ngabang–Sosok kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Belum genap beberapa hari rampung, ruas jalan yang sedianya menjadi urat nadi transportasi masyarakat itu kembali rusak. Retakan, lubang, hingga permukaan yang mengelupas tampak jelas, seolah menjadi bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak memenuhi standar kualitas Rabu 11/12/2025.
Kerusakan cepat ini memicu kemarahan warga. Mereka menilai proses pengerjaan proyek justru menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap kualitas pembangunan jalan di wilayah tersebut.
“Uang rakyat, tapi kualitas tidak dijaga!”
Sejumlah warga yang melewati ruas tersebut tak bisa menyembunyikan rasa kesal. Mereka menilai pekerjaannya terlihat seperti dilakukan secara asal-asalan dan tidak mengutamakan mutu, padahal anggaran yang digunakan merupakan uang negara.
“Sampai kapan masyarakat terus disuguhi kualitas pekerjaan seperti ini? Belum seminggu selesai sudah rusak lagi. Mau sampai berapa kali uang rakyat dipakai untuk memperbaiki titik yang sama setiap tahun?” ujar seorang warga dengan nada tinggi ketika ditemui di lokasi.
Hal yang sama disampaikan pengendara lainnya yang mengaku lelah dengan kondisi jalan yang tak pernah benar-benar layak dilewati.
“Kalau dikerjakan sesuai spesifikasi, mustahil rusak secepat ini. Kami yang tiap hari lewat sini bisa menilai. Ini jelas-jelas tidak beres. Jangan sampai masyarakat dibuat seolah tidak tahu apa-apa,” tambahnya.
Dugaan Penyimpangan Mencuat, Pengawasan Dipertanyakan
Kondisi rusaknya jalan yang baru selesai diperbaiki ini menimbulkan tanda tanya besar terkait standar pengerjaan, material yang digunakan, serta pengawasan dari pihak berwenang.
Warga menilai proyek publik seharusnya dilakukan dengan transparan dan diawasi ketat. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan indikasi bahwa proses pengawasan kurang maksimal.
“Ada kontraktor, ada konsultan pengawas, ada dinas yang bertanggung jawab. Tapi hasilnya seperti ini. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?” tanya warga lain dengan suara lantang.
Desakan Keras: APH Diminta Turun Tangan
Kekecewaan masyarakat kini berkembang menjadi tuntutan agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan. Warga menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap proses lelang, spesifikasi teknis, pelaksanaan lapangan, hingga proses serah-terima pekerjaan.
“Ini sudah menyangkut kerugian negara. Kalau setiap tahun diperbaiki tapi cepat rusak, berarti ada yang tidak benar. Kami minta APH turun, jangan sampai publik hanya dijadikan penonton atas uang rakyat yang dibakar,” tegas warga.
Masyarakat juga mendesak pemerintah provinsi untuk membuka data proyek secara transparan, termasuk nilai anggaran, kontraktor pelaksana, dan masa pemeliharaan.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi
Sampai berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek dan dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas kerusakan cepat yang terjadi. Masyarakat menilai sikap diam hanya memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang perlu dibuka secara terang benderang.
Pertanyaan besar yang menunggu jawaban:
Mengapa jalan baru selesai sudah rusak kembali?
Apakah material yang digunakan tidak sesuai standar?
Apakah ada kelalaian dalam pengawasan?
Adakah potensi penyimpangan anggaran?
Warga menegaskan bahwa proyek jalan bukan hanya soal membangun, tetapi soal tanggung jawab terhadap keselamatan publik dan penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
( Sungut.m/m.tt)
