Kuningan|Tribun TIPIKOR.com
Pengamat kebijakan publik Sekaligus Pengurus Forum Masyarakat Sipil Independen Kabupaten ( FORMASI ) Santos Johar menilai tata kelola sumber air di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) masih menyisakan persoalan mendasar. Lemahnya pengaturan dan pengawasan disebut membuka celah penyalahgunaan yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat luas.
Santos mengungkapkan adanya persepsi di tingkat warga bahwa pemanfaatan sumber air dapat dilakukan hanya dengan melakukan verifikasi kepada pihak pengelola TNGC. Celah tersebut, menurutnya, kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan pribadi maupun komersial, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumber air serta hak masyarakat lainnya.
“Ada ruang abu-abu yang dimanfaatkan. Warga seolah diberi legitimasi, lalu dijadikan pintu masuk oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru memicu krisis bagi warga lainnya,” kata Santos, Minggu (14/12/2025).
Ia menilai persoalan serupa tidak hanya terjadi pada sektor air, tetapi juga pada bidang pengelolaan lain yang berbasis hak kelola tradisional masyarakat. Hak tersebut semestinya dikelola secara adil dan berorientasi pada kepentingan bersama, namun dalam praktiknya kerap dikapitalisasi karena dorongan keuntungan jangka pendek.
Menurut Santos, terdapat indikasi pemanfaatan warga setempat oleh pengusaha pendatang yang bekerja sama dengan mitra pengelola air. Skema pengelolaan tradisional yang sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat lokal digunakan untuk menopang aktivitas usaha, sementara pengawasan dan regulasi dinilai belum berjalan optimal.
“Pelaporan bisa saja dilakukan ke TNGC, tetapi sering kali hanya bersifat lisan. Selama belum terjadi konflik, situasi dianggap aman. Padahal dampaknya akan terasa ketika debit air menurun, terutama saat musim kemarau,” ujarnya.
Santos juga menyoroti perbedaan signifikan antara penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pemanfaatan berskala komersial, seperti kolam renang. Ketimpangan penggunaan debit air tersebut berpotensi memicu konflik sosial serta merugikan petani dan warga yang bergantung pada air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Jika tidak diatur dengan jelas, petani dan warga pasti terdampak. Konflik biasanya baru muncul ketika kemarau datang dan air mulai diperebutkan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan penataan ulang pengelolaan sumber daya air di kawasan sekitar TNGC secara transparan dan berkeadilan, dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan agar hak dasar masyarakat tetap terjaga.
| red |
