Sumbawa Besar NTB
tribuntipikor. Com — Dukungan terhadap pembangunan jalan di wilayah Batulanteh kembali ditegaskan. Namun dukungan itu bukan cek kosong. Batulanteh Center (BLC) menyatakan berdiri di barisan yang mendukung pembangunan, sekaligus meminta seluruh proses pekerjaan dikawal secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua BLC, Alfian Haris, S.Sos, melalui pres rilis kepada awak media ini , pernyataan sikap tertanggal 28 Agustus 2026, menegaskan bahwa pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Batulanteh merupakan kebutuhan mendesak masyarakat.
Enam wilayah menjadi perhatian utama, yakni Kelungkung, Batudulang, Tepal, Tangkam Pulit, Bao Desa, dan Baturotok.
Bagi BLC, persoalan jalan bukan sekadar proyek konstruksi dan angka dalam dokumen anggaran. Jalan menyangkut denyut kehidupan masyarakat—akses pendidikan, pelayanan kesehatan, mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok hingga pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.
Karena itu, pembangunan jalan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan berhenti sebagai proyek yang selesai secara administratif tetapi menyisakan persoalan kualitas di lapangan.
BLC secara tegas meminta pelaksanaan pekerjaan tetap berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Mutu pekerjaan, volume, spesifikasi teknis dan kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama.
Dukungan masyarakat, kata BLC, tidak boleh ditafsirkan sebagai pembiaran.
«“Dukungan terhadap pembangunan tidak berarti membenarkan adanya penyimpangan.”»
Pernyataan tersebut menjadi garis tegas BLC. Artinya, semakin besar dukungan terhadap pembangunan, semakin besar pula tanggung jawab semua pihak untuk memastikan proyek berjalan transparan dan berkualitas.
BLC bahkan mendorong masyarakat ikut melakukan pengawasan secara objektif, kritis dan konstruktif. Jika ditemukan persoalan, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan dan menyampaikannya melalui mekanisme pengaduan maupun jalur hukum yang tersedia.
Namun di sisi lain, BLC juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang sembarangan mengatasnamakan masyarakat Batulanteh untuk menolak atau menghambat pembangunan tanpa mandat dan legitimasi yang jelas.
Kritik boleh. Pengawasan wajib. Tetapi menghambat pembangunan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan juga tidak bisa dibenarkan.
BLC meminta pemerintah, pelaksana pekerjaan, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen terkait mengedepankan kepentingan masyarakat Batulanteh.
Perbedaan pandangan merupakan bagian dari ruang demokrasi. Tetapi jangan sampai kepentingan publik dijadikan korban karena tarik-menarik kepentingan tertentu.
BLC menegaskan tiga sikap sekaligus: mendukung penuh pembangunan jalan Batulanteh, mendukung pengawasan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan, dan menolak segala bentuk penghambatan pembangunan yang tidak memiliki dasar jelas.
«“Pembangunan harus dikawal, diawasi dan dikritisi apabila terdapat kesalahan, tetapi tidak boleh dihambat tanpa dasar yang jelas,” tegas BLC.»
Kini bola berada di tangan pemerintah dan pelaksana pekerjaan. Dukungan publik sudah diberikan. Tinggal dibuktikan apakah pembangunan tersebut benar-benar dikerjakan secara transparan, sesuai spesifikasi, berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sebab bagi warga Batulanteh, jalan bukan sekadar hamparan aspal dan beton. Jalan adalah akses keluar dari keterisolasian dan pintu masuk menuju peningkatan kesejahteraan.
Jangan sampai proyek yang ditunggu bertahun-tahun justru melahirkan persoalan baru karena lemahnya pengawasan.
( Irwanto )
