Kuningan|Tribun Tipikor.com
Di tengah derasnya arus informasi, publik Kabupaten Kuningan dihadapkan pada fenomena yang tidak biasa: munculnya isu besar berskala nasional justru beriringan dengan meredupnya perhatian terhadap persoalan-persoalan krusial di tingkat daerah.
Salah satu yang paling mencolok adalah menguatnya pemberitaan terkait Al Zaytun. Isu tersebut menyita perhatian publik secara masif baik di media sosial maupun pemberitaan arus utama. Namun di saat yang sama, sejumlah persoalan penting di Kuningan justru seolah tenggelam dan kehilangan momentum pengawasan publik.
TGR Miliaran dan “Kuningan Caang” yang Dipertanyakan
Sebelum isu eksternal mencuat, perhatian masyarakat sempat tertuju pada temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sekitar Rp3,2 miliar di sektor pendidikan. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran.
Temuan yang bersumber dari berbagai pos mulai dari dana BOS, DAK, hingga kegiatan fisik memunculkan dugaan kuat bahwa persoalan ini bersifat sistemik.
Dalam konteks tersebut, jargon “Kuningan Caang” yang selama ini digaungkan justru mulai dipertanyakan. Publik melihat adanya jurang antara narasi pembangunan dan realitas pengelolaan anggaran.
Dugaan Dana Taspen dan BPJS P3K: Hak yang Menggantung
Belum tuntas persoalan TGR, muncul dugaan yang lebih sensitif: iuran Taspen dan BPJS pegawai P3K yang diduga telah dipotong, namun belum jelas alur penyetorannya.
Jika benar terjadi, ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini menyangkut hak dasar pegawai yang berimplikasi langsung pada jaminan sosial dan masa depan mereka.
Minimnya penjelasan resmi hingga kini memperkuat pertanyaan publik: apakah ini murni kendala teknis, atau ada persoalan yang lebih dalam?
Isu Lahan dan Spekulasi Kekuasaan
Di sisi lain, kabar mengenai pembebasan lahan yang dikaitkan dengan pihak tertentu ikut menambah kompleksitas situasi. Meski belum ada kejelasan hukum, isu ini cepat berkembang karena menyentuh aspek sensitif: kepemilikan tanah dan relasi kekuasaan.
Tanpa transparansi, spekulasi menjadi liar—dan sering kali lebih cepat dipercaya daripada klarifikasi yang terlambat.
Skandal Moral: Pengalih Perhatian?
Kemunculan dugaan skandal moral yang melibatkan oknum tertentu turut meramaikan ruang publik. Namun di tengah tumpukan persoalan yang lebih substansial, muncul pertanyaan kritis:
apakah isu-isu ini berdiri sendiri, atau justru menjadi distraksi yang secara tidak langsung menggeser fokus publik?
Efek “Pengalihan Isu” di Tengah Banjir Informasi
Masifnya pemberitaan terkait Al Zaytun secara tidak langsung menciptakan efek “pengalihan isu”. Perhatian publik tersedot ke satu titik, sementara isu-isu lokal yang tak kalah penting justru kehilangan daya tekan.
Dalam situasi seperti ini, ada risiko besar: kasus-kasus strategis di daerah—seperti dugaan penyalahgunaan dana, lemahnya pengawasan, dan persoalan hak pegawai—tidak mendapatkan pengawalan yang memadai.
Suara Kritis dari Formasi
Ketua Formasi, Manap Suharnap, menilai kondisi ini tidak bisa dianggap kebetulan semata. Menurutnya, pola pergeseran perhatian publik harus dibaca secara kritis.
“Ketika isu besar seperti Al Zaytun mendominasi ruang publik, kita justru melihat isu-isu lokal yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat menjadi redup. Ini berbahaya kalau dibiarkan,” tegas Manap.
Ia menyoroti bahwa persoalan seperti TGR miliaran, dugaan dana Taspen dan BPJS P3K, hingga isu tata kelola lainnya membutuhkan pengawalan serius—bukan justru tenggelam oleh arus isu lain.
“Publik jangan sampai dialihkan. Justru sekarang saatnya memperkuat kontrol sosial. Transparansi harus dibuka, bukan ditunda,” lanjutnya.
Manap juga menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah daerah berani membuka data secara terang.
“Kalau semua jelas, sampaikan ke publik. Kalau ada masalah, selesaikan secara terbuka. Jangan biarkan ruang kosong diisi spekulasi,” ujarnya.
Benang Merah: Transparansi yang Minim
Jika ditarik garis lurus, berbagai isu ini menunjukkan pola yang sama:
lemahnya pengawasan
minimnya transparansi
lambannya respons dan klarifikasi
Ketika ruang informasi tidak diisi oleh data resmi, maka yang tumbuh adalah opini, asumsi, dan ketidakpercayaan.
Publik Menunggu Keberanian, Bukan Sekadar Narasi
Masyarakat Kuningan hari ini tidak hanya membutuhkan bantahan atau klarifikasi normatif. Mereka menuntut:
data yang terbuka
penjelasan yang komprehensif
dan langkah konkret penyelesaian
Karena dalam kondisi seperti ini, diam bukan lagi sikap netral melainkan memperkuat kecurigaan.
Penutup
Fenomena ini menyisakan pertanyaan penting:
apakah derasnya isu besar di luar daerah secara kebetulan menutupi persoalan lokal?
atau justru menunjukkan rapuhnya sistem keterbukaan informasi di tingkat daerah?
Yang jelas, kepercayaan publik adalah fondasi yang tidak bisa ditunda perawatannya.
Dan ketika isu-isu krusial dibiarkan tenggelam, yang dipertaruhkan bukan hanya citra tetapi integritas tata kelola itu sendiri.
| red/Afni |
