BBM SULIT DIDAPAT, PETANI TERANCAM GAGAL TANAM — RAKYAT BERTANYA: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Sumbawa Besar ,NTB
tribuntipikor.com —
Krisis BBM kembali menghantam masyarakat Kabupaten Sumbawa. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, petani dan nelayan justru harus berjibaku mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
Keluhan paling keras datang dari masyarakat di Kecamatan Buer, Utan dan Lape. BBM yang sulit diperoleh bukan lagi sekadar persoalan antrean panjang atau keterlambatan distribusi. Bagi petani, kondisi ini mulai mengancam produktivitas pertanian dan keberlangsungan musim tanam.
Petani dan nelayan pun mulai bertanya: ketika rakyat kesulitan mendapatkan BBM, pemerintah daerah dan DPRD Sumbawa sebenarnya berada di mana?
Keluhan tersebut disampaikan Hasbullah, salah seorang petani asal Kecamatan Lape, kepada awak media TribunTipikor.com, Sabtu (08/08/2026).
Menurut Hasbullah, kondisi sulitnya memperoleh BBM telah berlangsung selama beberapa hari dan mulai mengganggu aktivitas pertanian.
«“Kami terancam gagal tanam. Untuk mengairi sawah, kami membutuhkan BBM untuk menyedot air dari sumber menuju persawahan. Tetapi mendapatkan BBM sekarang sangat sulit,” keluhnya.»
Bagi petani, BBM bukan barang pelengkap. BBM merupakan bagian penting dari rantai produksi. Mesin pompa membutuhkan bahan bakar untuk mengalirkan air ke persawahan.
Ketika BBM sulit diperoleh, yang terancam bukan hanya aktivitas hari ini. Musim tanam bisa terganggu, biaya produksi membengkak, dan petani kembali menjadi pihak yang menanggung kerugian.
PEMDA DAN DPRD JANGAN HANYA DIAM
Kondisi ini layak menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan DPRD Sumbawa.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah petani gagal tanam dan nelayan berhenti melaut.
Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka:
Apa penyebab sulitnya BBM?
Bagaimana distribusinya?
Apakah pasokan mencukupi?
Siapa yang melakukan pengawasan?
Dan apa langkah konkret pemerintah untuk memastikan BBM tersedia bagi petani dan nelayan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk keresahan tanpa dasar. Sebab ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi rakyat mulai tersendat, pemerintah semestinya berada di garis depan mencari solusi.
Jangan hanya hadir dalam rapat, seremoni, dan agenda pemerintahan.
Turun ke lapangan. Dengarkan petani. Temui nelayan. Periksa distribusi. Cari akar persoalannya.
Itulah bentuk kehadiran pemerintah yang sesungguhnya.
DPRD JUGA HARUS MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi DPRD Sumbawa.
DPRD bukan hanya tempat membuat pernyataan politik atau menyampaikan aspirasi di ruang rapat. Ketika masyarakat yang diwakili mulai menjerit, fungsi representasi dan pengawasan harus benar-benar terlihat.
Kalau petani kesulitan memperoleh BBM untuk mengairi sawah, apa langkah DPRD?
Kalau nelayan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, apa yang sudah dilakukan wakil rakyat?
Rakyat tidak membutuhkan janji panjang.
Rakyat membutuhkan BBM tersedia, distribusi jelas, pengawasan berjalan dan solusi nyata.
JANGAN BIARKAN PETANI BERJUANG SENDIRIAN
Hasbullah mempertanyakan keberadaan pemerintah di tengah kesulitan masyarakat.
«“Apakah pemerintah dan DPR tidak melihat apa yang kami rasakan saat ini?”»
«“Apakah kami dibiarkan berhadapan dengan persoalan ini?”»
Pertanyaan itu seharusnya menjadi tamparan keras bagi para pemegang kebijakan di Sumbawa.
Sebab jabatan publik bukan sekadar kehormatan. Jabatan adalah amanah.
Pemerintah dipilih dan diberi kewenangan untuk memastikan kepentingan masyarakat terlindungi.
Begitu pula DPRD. Mandat sebagai wakil rakyat harus dibuktikan ketika rakyat menghadapi persoalan nyata—bukan hanya ketika panggung politik sedang membutuhkan suara rakyat.
Jika petani sampai terancam gagal tanam hanya karena kesulitan mendapatkan BBM, maka publik berhak bertanya:
SEJAUH MANA PEMERINTAH HADIR UNTUK RAKYAT?
Jangan tunggu sawah mengering.
Jangan tunggu musim tanam gagal.
Jangan tunggu nelayan berhenti melaut.
Dan jangan tunggu keresahan masyarakat berubah menjadi konflik sosial.
Rakyat sudah menyampaikan keluhan. Kini bola berada di tangan Pemda dan DPRD Sumbawa.
Apakah akan segera turun tangan dan mencari solusi?
Atau kembali memilih diam sampai persoalan ini menjadi krisis yang lebih besar?
Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian di negeri yang pemerintahnya seharusnya hadir untuk mereka.
Sampai berita ini diturunkan, TribunTipikor.com masih menunggu klarifikasi dan penjelasan resmi dari DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terkait persoalan sulitnya memperoleh BBM di sejumlah wilayah tersebut.
( Irwanto )
