KABUPATEN BANDUNG –Tribun Tipikor.Com // Audiensi antara puluhan wartawan dan pihak pengelola Wisata Jiwanta di Desa Pategan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Rabu (3/6/2026), berakhir tanpa menghasilkan kejelasan terkait polemik penolakan liputan media pada acara Grand Opening Wisata Jiwanta yang digelar pekan lalu.
Sekitar 40 wartawan dari berbagai media hadir memenuhi undangan resmi pihak pengelola Jiwanta dengan harapan memperoleh penjelasan terbuka mengenai alasan pelarangan dan penolakan peliputan yang dialami sejumlah awak media saat peresmian objek wisata tersebut. Namun, harapan itu tidak terjawab dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB.
Alih-alih memberikan jawaban yang lugas dan substantif, pihak pengelola Jiwanta justru menunda pembahasan inti dan mengarahkan persoalan tersebut ke agenda lanjutan yang disebut sebagai sesi audiensi kedua pada pekan depan. Hingga audiensi berakhir, belum ada kepastian mengenai bentuk undangan, mekanisme pertemuan, maupun jaminan bahwa seluruh pertanyaan media akan dijawab secara terbuka.
“Kami datang memenuhi undangan resmi dengan membawa aspirasi sekitar 40 rekan media. Yang kami harapkan adalah klarifikasi yang jelas terkait penolakan peliputan saat Grand Opening. Namun yang terjadi justru pembahasan berputar-putar dan tidak menyentuh substansi persoalan,” ungkap salah seorang perwakilan wartawan yang hadir.
Para insan pers menilai sikap pengelola Wisata Jiwanta menunjukkan minimnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi dan transparansi kepada publik. Penundaan jawaban terhadap persoalan yang menjadi inti keberatan media dinilai semakin menimbulkan pertanyaan mengenai alasan sebenarnya di balik penolakan peliputan tersebut.
Media yang hadir juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Atas dasar itu, para wartawan mendesak pihak pengelola Wisata Jiwanta untuk memberikan penjelasan yang konkret, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait insiden penolakan peliputan pada Grand Opening. Mereka juga meminta ruang dialog yang benar-benar substansial pada pertemuan berikutnya, bukan sekadar penundaan tanpa kepastian penyelesaian.
Hingga audiensi ditutup, pertanyaan utama mengenai alasan penolakan media meliput kegiatan Grand Opening masih belum mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak pengelola Wisata Jiwanta.***(IC)
