Kota Bandung Tribun Tipikorcom Tupoksi camat diatur dalam PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Perwal Bandung No. 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kinerjanya dituntut multitalenta karena menangani urusan lintas sektor demi kepentingan warga.
1. Peran koordinasi kewilayahan
Camat Gedebage mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelayanan publik di 4 kelurahan: Cisaranten Kidul, Cimincrang, Rancabolang, dan Rancanumpang. Koordinasi dilakukan bersama Polsek, Koramil, Puskesmas, dan stakeholder lain.
2. Pelayanan administrasi terpadu
Lewat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN, Camat Gedebage memastikan legalisasi KTP, KK, surat domisili, IUMK, dan perizinan non-usaha selesai sesuai SOP. Targetnya pelayanan cepat, murah, dan bebas pungli sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
3. Pembinaan kemasyarakatan
Camat membina RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan DKM. Di Gedebage yang wilayahnya berkembang jadi kawasan Summarecon, Masjid Al-Jabbar, dan Stadion GBLA, pembinaan fokus pada adaptasi warga asli dengan pendatang serta penguatan sosial budaya Sunda.
4. Penanganan ketertiban dan keamanan
Satpol PP Kecamatan di bawah arahan camat melakukan pengawasan PKL, bangunan liar, dan pelanggaran Perda. Di Gedebage, isu yang sering ditangani: parkir liar sekitar Al-Jabbar, banjir Cisaranten, dan kemacetan Soekarno-Hatta. Pendekatan persuasif diutamakan sebelum penegakan hukum.
5. Pengendalian pembangunan
Camat Gedebage memfasilitasi Musrenbang Kecamatan untuk menyusun prioritas pembangunan. Usulan dari kelurahan terkait jalan lingkungan, drainase, RTH, dan PJU dibawa ke Bappelitbang Kota Bandung. Monitoring pembangunan fisik jadi bagian tupoksi agar tepat mutu dan waktu.
6. Penanggulangan bencana dan darurat
Gedebage rawan banjir luapan Sungai Cisaranten Kidul. Camat mengaktifkan Satgas Bencana Kecamatan, menyiapkan jalur evakuasi, dan berkoordinasi dengan DSDABM serta BPBD. Data warga terdampak diverifikasi untuk penyaluran bantuan logistik dan perbaikan rumah.
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Camat mendorong UMKM lewat program Buruan SAE, pelatihan di Gedebage Creative Hub, dan fasilitasi sertifikasi halal/NIB bersama Dinkop UKM. Kolaborasi dengan Summarecon dan sektor swasta dibuka agar warga lokal ikut terserap dalam rantai ekonomi kawasan.
8. Pelayanan sosial dan kesehatan
Bersama Puskesmas Gedebage dan Dinsos, camat memverifikasi DTKS untuk PKH, BPNT, dan PBI. Program stunting, posyandu, dan lansia dikoordinasikan lewat kelurahan. Saat ada warga miskin sakit, camat mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk UHC Kota Bandung.
9. Inovasi dan digitalisasi layanan
Camat Gedebage dituntut multitalenta memanfaatkan teknologi. Aplikasi Salaman, CCTV Command Center, dan kanal aduan Bandung Menjawab dipakai untuk respon cepat. Media sosial kecamatan aktif menyampaikan informasi pajak, vaksin, dan layanan darurat.
10. Akuntabilitas dan pelaporan kinerja
Setiap triwulan camat menyampaikan LKPj ke Wali Kota via Bagian Pemerintahan. Anggaran kecamatan di DPA dievaluasi BPK dan Inspektorat. Prinsip transparansi dijaga lewat publikasi realisasi anggaran dan keterbukaan informasi sesuai UU KIP.
Dengan tupoksi yang luas, Camat Gedebage 2026 dituntut mampu memimpin, berkoordinasi, dan berinovasi. Tanggung jawabnya langsung ke warga, sehingga kepuasan masyarakat jadi indikator utama keberhasilan kinerja kecamatan.
Budi Haryanto SE Wapemred
