Proyek bernilai fantastis sebesar Rp19.300.600.270,46 yang bersumber dari APBN tersebut kini dinilai patut dipertanyakan, khususnya terkait kelayakan administrasi perusahaan pelaksana di lapangan.
Menurut L. Sandi LB, pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dianggap janggal setelah melakukan investigasi langsung terhadap aktivitas pekerjaan proyek tersebut.
“Perusahaan ini beralamat di Jalan Paccerakkang No.147, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Dari hasil investigasi kami di lapangan, memang perusahaan tersebut sedang melaksanakan pekerjaan dimaksud. Namun yang menjadi pertanyaan besar kami, apakah di NTB ini sudah tidak ada perusahaan yang layak mengerjakan proyek sebesar itu?” tegasnya.
Ia menyoroti dominasi pengusaha dan perusahaan luar daerah dalam tender proyek bernilai besar di Kabupaten Sumbawa maupun wilayah NTB secara umum. Menurutnya, kondisi tersebut terus berulang dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Kami melihat hampir setiap tender besar selalu dimenangkan perusahaan luar daerah.
Sementara fakta di lapangan, banyak pekerjaan justru meninggalkan hasil buruk dan menuai persoalan,” ujarnya tajam.
Tak hanya itu, Ketua MPC-PP Sumbawa juga menyinggung adanya dugaan praktik “pinjam bendera” perusahaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa perusahaan pemenang tender hanya menjadi simbol administrasi, sementara pekerjaan di lapangan diduga dijalankan pihak lain.
“Ini yang sedang kami soroti. Jangan sampai perusahaan hanya dijadikan lambang atau simbol semata.
Apakah ada praktik pinjam pakai perusahaan?
Apakah pekerjaan diperjualbelikan?
Ataukah proyek tersebut telah disubkontrakkan secara tidak sesuai aturan?
Ini yang kami pertanyakan,” cetusnya keras.
Ia menegaskan, dugaan tersebut dapat mengarah pada persoalan pelanggaran administrasi apabila terbukti tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Karena itu, MPC-PP Kabupaten Sumbawa mengaku akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap legalitas, administrasi, hingga pola pelaksanaan pekerjaan oleh PT Duta Abadi dalam proyek Optimalisasi SPAM Semongkat tersebut.
“Kami akan menguji lebih mendalam lagi terkait PT Duta Abadi. Jangan sampai uang negara yang begitu besar justru berujung pada kualitas pekerjaan yang merugikan masyarakat,” tutup L. Sandi LB.
( Irwanto )
