Kota Bandung Tribun Tipikorcom sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014, fraksi berfungsi sebagai alat kelengkapan dewan untuk melaksanakan legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berpihak pada kepentingan warga Jabar.
Komitmen pelayanan dimulai dari kantor Fraksi Demokrat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Bandung. Pintu fraksi terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat 27 kabupaten/kota untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan usulan pembangunan. Setiap laporan ditampung, dicatat, dan diteruskan ke anggota dewan dapil terkait agar ditindaklanjuti ke OPD Pemprov.
Masa reses dimanfaatkan maksimal oleh anggota Fraksi Demokrat untuk hadir langsung di tengah konstituen. Agenda reses diisi dialog terbuka, kunjungan lapangan, dan rembuk warga di desa, pesantren, pasar, hingga kampus. Hasil serap aspirasi diformulasikan menjadi Pokok Pikiran DPRD dan diperjuangkan masuk program APBD Provinsi.
Di bidang pengawasan, Fraksi Demokrat aktif memonitor realisasi program Pemprov Jabar seperti perbaikan jalan provinsi, jembatan, irigasi, RTLH, PJU, dan bantuan sosial. Jika ada aduan warga terkait kualitas proyek atau keterlambatan, fraksi segera menggelar sidak, rapat kerja dengan dinas, dan mendorong percepatan penyelesaian.
Fungsi anggaran dijalankan dengan semangat “pro-rakyat”. Fraksi Demokrat mendorong alokasi APBD untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, kepemudaan, dan infrastruktur kerakyatan. Dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD, fraksi konsisten memberi catatan agar belanja daerah efisien, tepat sasaran, dan bebas mark-up.
Pelayanan sosial langsung menjadi ciri khas anggota Fraksi Demokrat Jabar. Saat terjadi bencana banjir, longsor, atau kekeringan, fraksi bersama BPOKK dan organisasi sayap turun cepat membuka posko, menyalurkan logistik, dan advokasi pemulihan. Program rutin seperti pengobatan gratis, khitanan massal, dan tebus sembako murah juga digelar di dapil.
Fraksi Demokrat membuka kanal aspirasi digital untuk mempercepat respons. Akun media sosial resmi, website fraksi, dan nomor hotline dimanfaatkan warga untuk melapor 24 jam. Setiap aduan diverifikasi, ditindaklanjuti ke dinas terkait, dan progresnya diinformasikan kembali ke pelapor sebagai bentuk akuntabilitas.
Di bidang legislasi, Fraksi Demokrat mengawal Perda yang berdampak langsung ke masyarakat. Fokusnya antara lain Perda Kepemudaan, Perda UMKM, Perda Pesantren, Perda Pertanian Organik, dan Perda Perlindungan Perempuan-Anak. Penyusunan Perda melibatkan RDPU dengan akademisi, ormas, dan komunitas agar substansinya menjawab kebutuhan riil warga.
Kolaborasi lintas pihak dijalin Fraksi Demokrat untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Sinergi dengan Pemprov, pemkab/pemkot, TNI-Polri, kampus, BUMD, dan tokoh masyarakat diperkuat dengan prinsip “Bersama Kita Kuat”. Pendekatan dialog dan solusi konkret diutamakan dibanding politik gaduh.
Dengan mengedepankan pelayanan masyarakat sebagai hal utama, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 berupaya hadir nyata di setiap persoalan warga. Ukuran kinerja fraksi adalah respons cepat, advokasi tuntas, serta kebijakan yang lahir dari aspirasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Jabar.
Budi Haryanto SE Wapemred
