Kota Bandung Tribun Tipikorcom sesuai fungsi konstitusional DPRD dalam UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai fraksi dengan kursi signifikan di Kebon Sirih, Gedung DPRD Jabar, PDI Perjuangan berkomitmen menyalurkan suara rakyat 27 kabupaten/kota ke kebijakan Pemerintah Provinsi.
Fungsi utama Fraksi PDIP Jabar adalah menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi warga. Kantor fraksi di lantai DPRD terbuka untuk umum setiap hari kerja. Masyarakat, kelompok tani, buruh, nelayan, UMKM, mahasiswa, dan tokoh agama bisa datang langsung menyampaikan persoalan, dari infrastruktur rusak hingga layanan publik.
Masa reses jadi momen kunci Fraksi PDIP untuk turun ke daerah pemilihan. Anggota fraksi blusukan ke desa, kampung nelayan, pasar, dan kawasan industri untuk dialog langsung. Hasil reses disusun menjadi Pokok Pikiran DPRD yang kemudian diperjuangkan agar masuk program prioritas RKPD dan APBD Jabar.
Di bidang legislasi, Fraksi PDIP aktif mengawal Perda yang berpihak pada wong cilik. Fokusnya pada Perda Ketenagakerjaan, Perda Perlindungan Petani, Perda Nelayan, Perda Desa, Perda Disabilitas, dan Perda Pendidikan. Proses pembahasan selalu melibatkan uji publik dan RDPU agar substansi Perda benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Fungsi anggaran dijalankan dengan semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Fraksi PDIP mendorong alokasi APBD untuk pertanian, UMKM, koperasi, pendidikan gratis, kesehatan, dan infrastruktur kerakyatan. Catatan kritis diberikan saat pembahasan KUA-PPAS agar belanja tidak boros.
Pengawasan program Pemprov Jabar dilakukan ketat oleh Fraksi PDIP. Tim fraksi rutin sidak ke proyek jalan provinsi, jembatan, irigasi, RTLH, PJU, dan bansos. Jika ada aduan warga soal kualitas atau keterlambatan, fraksi panggil OPD terkait untuk hearing, minta perbaikan, dan kawal sampai tuntas.
Pelayanan sosial langsung juga dijalankan anggota Fraksi PDIP Jabar. Saat bencana banjir, longsor, atau gempa, fraksi bersama Baguna dan sayap partai turun cepat buka posko, dapur umum, dan distribusi logistik. Program rutin seperti pasar murah, cek kesehatan gratis, dan beasiswa untuk anak kurang mampu digelar di dapil masing-masing.
Fraksi PDIP membuka kanal aspirasi digital agar warga mudah melapor. Akun media sosial resmi, website fraksi, dan nomor hotline melayani 24 jam. Setiap aduan dicatat, diverifikasi, diteruskan ke dinas, dan pelapor diberi update progres. Transparansi jadi prinsip utama pelayanan.
Kolaborasi pentahelix dijalankan Fraksi PDIP untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sinergi dengan Pemprov, pemkab/pemkot, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas marhaen diperkuat. Pendekatan gotong royong dipakai agar solusi yang dihasilkan konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dengan konsistensi menjalankan fungsi dewan dan kedekatan ke akar rumput, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 berperan sebagai wadah aspirasi yang aktif. Ukuran kinerjanya adalah respons cepat, advokasi yang tuntas, serta kebijakan yang lahir dari suara rakyat dan berpihak pada wong cilik.
Budi Haryanto SE Wapemred
