Sumbawa Besar NTB
tribuntipikor .Com — Jeritan masyarakat kian tak terbendung. Harga gas melon 3 kg—yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan dapur rakyat kecil—kini melambung liar hingga Rp40.000 bahkan menyentuh Rp45.000 per tabung di tingkat pengecer.
Kondisi ini memantik kemarahan publik yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah daerah.
Di tengah himpitan ekonomi, lonjakan harga LPG subsidi ini bukan sekadar angka, tapi pukulan telak bagi pedagang kecil, buruh, hingga ibu rumah tangga. Mereka dipaksa memilih: memasak untuk keluarga atau menghemat demi bertahan hidup.
Salah satu Warga kelurahan Seketeng kepada media ini 24/ 04/26 yang tidak mau disebut namanya menegaskan ,
“Ini sudah tidak masuk akal. Gas subsidi tapi rasa non-subsidi. Kami rakyat kecil makin tercekik,” keluh seorang warga dengan nada geram.
Ironisnya, di saat rakyat menjerit, respons pemerintah daerah dinilai masih sebatas retorika , rapat, imbauan, dan janji pengawasan yang tak kunjung berdampak nyata di lapangan.” Tegasnya
Distribusi amburadul, dugaan penimbunan tak tersentuh, dan pengawasan terkesan hanya formalitas.” Cetusnya dengan nada kesal
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana peran Pemda saat rakyat kesulitan mendapatkan hak dasar?
Gas LPG 3 kg adalah barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Ketika harga melambung tak terkendali, itu berarti ada yang salah dalam sistem distribusi—dan pemerintah tidak boleh lepas tangan.
Masyarakat mendesak Pemda segera turun langsung ke lapangan, melakukan sidak menyeluruh, menindak tegas oknum nakal, serta memastikan harga kembali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika tidak, maka krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya tinggal menunggu waktu.
Cukup retorika. Rakyat butuh aksi nyata.
( Irwanto )
