Catatan Jurnalis Tribun Tipikor (Irwanto Messa)
Sumbawa Besar 08/04/2026;
Narasi “putra daerah vs bukan putra daerah” di Sumbawa hari ini bukan lagi sekadar diskursus politik biasa , ia telah menjelma menjadi cermin kegamangan kolektif dalam memaknai demokrasi itu sendiri.
Pertanyaannya kini bukan siapa yang layak memimpin, tetapi apakah kita sudah cukup dewasa untuk memilih dengan rasional?
Mari bicara jujur.
Menggantungkan kepemimpinan pada label “putra daerah” adalah jalan pintas yang berbahaya.
Ia terdengar patriotik, tapi seringkali meninabobokan. Seolah-olah kedekatan geografis otomatis melahirkan kepedulian, dan darah lokal menjamin kapasitas. Padahal sejarah berkali-kali membuktikan: banyak daerah justru stagnan di tangan “anak kandungnya sendiri”.
Sebaliknya, menolak figur luar hanya karena bukan bagian dari identitas lokal adalah bentuk kemunduran berpikir.
Demokrasi tidak dibangun di atas garis keturunan, melainkan di atas kualitas, rekam jejak, dan keberanian mengambil keputusan.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh naif
Sentimen putra daerah lahir bukan tanpa sebab. Ia tumbuh dari kekecewaan, dari rasa terpinggirkan, dari pengalaman melihat daerah dikelola tanpa empati.
Ini adalah alarm bahwa ada yang salah dalam distribusi kekuasaan , bahwa putra-putri terbaik Sumbawa seringkali tidak diberi panggung yang layak.
Jadi, masalahnya bukan pada ada atau tidaknya SDM.
Sumbawa tidak miskin orang pintar.
Yang miskin adalah sistem yang adil.
Yang timpang adalah akses.
Yang rusak adalah ekosistem politiknya.
Selama politik masih dikuasai segelintir elite, selama biaya politik tetap mahal, selama konsolidasi tokoh lokal hanya sebatas wacana, maka jangan heran jika figur yang muncul bukan yang terbaik, tapi yang paling kuat secara modal dan jaringan.
Di titik ini, publik sering terjebak dalam ilusi pilihan:
seolah-olah hanya ada dua opsi , orang dalam yang belum tentu mampu, atau orang luar yang belum tentu peduli.
Padahal yang seharusnya dituntut jauh lebih substansial:
- Siapa yang punya rekam jejak, bukan sekadar janji?
Siapa yang punya visi, bukan sekadar slogan? - Siapa yang berani berpihak, bukan sekadar mencari aman?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak menjadi standar, maka demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan tanpa makna.
Menuju 2030, Sumbawa menghadapi ujian besar:
naik kelas menjadi masyarakat politik yang matang, atau terus berkutat dalam sentimen identitas yang dangkal.
Kedewasaan demokrasi tidak diukur dari seberapa keras kita membela “orang kita”, tetapi dari seberapa berani kita memilih yang terbaik—bahkan jika itu bukan dari lingkaran kita.
Jika masyarakat masih memilih berdasarkan asal-usul, maka sesungguhnya kita belum benar-benar memilih—kita hanya sedang mengulang kebiasaan lama dengan wajah baru.
Dan di situlah letak bahayanya.
Demokrasi yang belum dewasa tidak pernah gagal memilih pemimpin.
Ia hanya gagal melahirkan masa depan
