Kuningan | Tribun Tipikor.com
Implementasi arah pembangunan nasional melalui konsep Asta Cita Presiden Republik Indonesia menuntut penerjemahan yang konkret di tingkat daerah. Di Kabupaten Kuningan, langkah tersebut dipandang hanya akan efektif apabila ditopang oleh sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat hingga ke level paling bawah.
Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah diyakini mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, termasuk dari luar negeri, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Humas Setya Kita Pancasila (SKP), Sandy Tumiwa, menilai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk aksi penyampaian aspirasi pada awal April lalu, merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan berintegritas,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, semangat Asta Cita dapat diaktualisasikan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang inklusif, partisipatif, serta menjunjung tinggi budaya gotong royong.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan. Hal itu, kata dia, membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.
Di sektor ekonomi, dorongan terhadap kemandirian daerah harus dilakukan melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan daya saing produk unggulan. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus penting melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang merata.
Pemerataan pembangunan, lanjutnya, perlu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjangkau hingga wilayah pelosok, disertai komitmen menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, reformasi birokrasi harus terus diperkuat dengan mengedepankan profesionalisme pelayanan publik, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya membuka peluang investasi juga dinilai perlu didukung dengan promosi potensi daerah secara berkesinambungan.
Sandy menegaskan, Kabupaten Kuningan memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang maju dan kompetitif di tingkat nasional. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen mampu bergerak dalam satu visi pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.
| andri hdw |
