Blora Jawa Tengah, tribuntipikor.com, //
Politisi PKB tersebut menyampaikannya, usai mencermati sejumlah pemberitaan terkait pelaksanaan program pendidikan, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Amin, pelaksanaan program boleh saja berjalan. Namun, ada persoalan mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian, yakni kondisi sarana dan prasarana sekolah.
“Programnya mungkin jalan, tapi kita juga harus jujur melihat kondisi di lapangan. Ada sekolah yang fasilitasnya terlihat kurang terawat. Ini kan jadi catatan serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN mencapai 20 persen. Dengan alokasi sebesar itu, menurutnya, seharusnya kualitas fasilitas pendidikan bisa lebih diperhatikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh siswa.
“Kalau anggaran pendidikan sudah 20 persen, pertanyaannya sederhana: kenapa masih ada siswa yang belajar dengan bangku yang kurang layak,Ini yang harus kita evaluasi bareng-bareng,” tegasnya.
Abdullah juga menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara aturan, pendidikan dasar tingkat SD dan SMP memang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Namun, ia menilai dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan begitu saja.
“Memang kewenangannya di kabupaten. Tapi kalau daerah sedang berat karena anggaran berkurang, pusat harus hadir. Jangan sampai semua dibebankan ke daerah,” katanya.
Ia berharap ada sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten agar persoalan fasilitas sekolah tidak terus berulang.
Pemerintah daerah, menurutnya, juga perlu aktif berkoordinasi dan mengajukan kebutuhan anggaran ke pusat.
“Intinya jangan sampai anak-anak kita belajar dalam kondisi seadanya. Pendidikan itu investasi masa depan, jadi fasilitasnya juga harus serius,” pungkasnya. Tribuntipikor.com_biro_blora_(@_hiem)
