Sumbawa Barat NTB
tribun tipikor.com —
Proyek peningkatan jalan jalur dua di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari APBD I Provinsi NTB, kini menuai sorotan tajam.
Ketua MPC Pemuda Pancasila KSB, Agusty Lanang Medya, menduga kuat proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan sarat penyimpangan teknis, bahkan mengarah pada indikasi maling volume.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang belum lama dikerjakan justru kembali rusak.
Permukaan hotmix tampak labil, bergelombang, dan tidak stabil.
Upaya perbaikan dengan metode tambal sulam dinilai hanya bersifat kosmetik, tanpa menyentuh akar persoalan kualitas konstruksi.
“Kami mengendus dugaan kuat praktik maling volume.
Kualitas pekerjaan sangat diragukan. Percuma ditambal seribu kali, kalau dari awal kualitas hotmix-nya buruk, hasilnya tetap hancur,” tegas Lanang Medya, Selasa (10/2/2026).
MPC Pemuda Pancasila KSB merinci sejumlah dugaan pelanggaran serius dalam proyek tersebut. Di antaranya, komposisi agregat lapisan pondasi bawah (LPB) dan lapisan pondasi atas (LPA) diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang. Pemadatan lapangan juga disinyalir tidak mencapai nilai California Bearing Ratio (CBR) sebagaimana dipersyaratkan.
Tak hanya itu, ketebalan lapisan aspal (hotmix) dinilai tidak merata dan jauh dari standar teknis. Bahkan muncul dugaan material hotmix tetap dihamparkan meski suhu dari AMP sudah di bawah ambang ideal 110–120 derajat Celsius, yang menyebabkan aspal kaku dan gagal dipadatkan secara optimal.
“Kami juga melihat pengabaian kemiringan badan jalan (crossfall). Akibatnya air tergenang di banyak titik dan mempercepat kerusakan struktur aspal,” ujar Joy, sapaan akrab Lanang Medya.
Akibat pengerjaan yang diduga serampangan tersebut, permukaan jalan kini nampak bergelombang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jika dibiarkan, kerusakan dipastikan akan meluas dan menambah kerugian negara.
“Sangat miris. Uang rakyat puluhan miliar hanya menghasilkan proyek tambal sulam berkualitas rendah. Kami mendesak BPKP NTB segera melakukan audit kualitas dan kuantitas pekerjaan secara menyeluruh,” tegasnya.
MPC Pemuda Pancasila KSB juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam. Kontraktor pelaksana dan dinas teknis terkait diminta segera dipanggil dan diperiksa guna memastikan ada atau tidaknya unsur penyimpangan dan kerugian negara.
MPC Pemuda Pancasila KSB menegaskan akan terus mengawal dan menekan kasus ini hingga ada pertanggungjawaban nyata, demi memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk pembangunan yang berkualitas dan berumur panjang.
( Irwanto )
