Garut : Tribuntipikor.com
“Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XI Kabupaten Garut, H. Aang Karyana, menghimbau kepada seluruh sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Garut untuk fokus pada program prioritas dan tidak membahas masalah Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) terlebih dahulu.
Ia menyebutkan soal pungutan misalnya infaq, sifatnya kan sumbangan, sebetulnya tidak ditentukan besaranya. Hanya saja pada waktu rapat pertama itu sekolah dalam Perbup tahun 97 diwajibkan mendata dulu masukan dari sekolah, dari bos berapa, dari BPBD berapa, program sekolah berapa.
“Nah nanti kekuranganya dari mana, Ya misalnya dari CSR, dari orangtua, dari masyarakat, seperti itu.” kata Aang melalui pesan singkat di WhatsApp, Rabu 16 Juli 2025.
Hanya saja, kata Aang, pada waktu rapat pertama kadang-kadang kan harus berapa harus berapa, hanya untuk sekolah kemungkinanya terealisasi program kadang kadang suka nanya sanggupnya berapa ?
Menurut Aang, sanggupnya itu bukan berarti harus atau wajib, dan berbicara dengan beberapa kepala sekolah kadang kadang kesanggupanya ada yang 7 juta, ada yang 2 3 4 juta, ada juga yang tidak nyumbang, intinya seperti itu.
“H. Aang menekankan pentingnya sinergi antara sekolah negeri dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. “Kami berupaya mengkolaborasikan dan mensinergikan kedua jenis sekolah ini untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.
Program prioritas yang akan difokuskan oleh KCD Wilayah XI Kabupaten Garut antara lain meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka pengangguran. “Kami juga akan menginisiasi kegiatan seperti Job Fair untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMA dan SMK,” tambah H. Aang.
H. Aang juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta dalam meningkatkan dampak positif bagi siswa SMA dan SMK. “Kita memerlukan kebersamaan untuk menciptakan dampak yang luar biasa,” tegasnya. (T.Wirama).
