Palembang, tribuntipikor.com
Diduga proyek siluman dan menuai protesan warga, proyek pengerjaan pembangunan drainase yang berada di Jalan Mataram Rt 08 Rw 02 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang tanpa papan proyek dan pengerjaannya masih tetap terus berjalan.
Protesan warga melalui pernyataan dan tanda tangan di atas kertas terkait adanya pembagunan drainase ini sepertinya tidak digubris oleh pemerintah Kota Palembang dan dinas terkait. Padahal sempat viral dibeberapa media, tapi sepertinya pemerintah Kota Palembang dan juga dinas terkait yang ada di Kota Palembang lebih berpihak kepada pemborong tersebut dari pada berpihak kepada masyarakat kecil.
Dan sepertinya pihak pemborong telah dengan sengaja tidak memasang papan proyek dalam pengerjaan drainase tersebut, jadi masyarakat tidak tahu berapa besar pagu anggarannya, jenis pengerjaannya dan termasuk dari mana sumber dana anggarannya.
Padahal sudah jelas diterangkan dalam Undang Undang Nomor. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), selain Undang Undang KIP ada juga beberapa peraturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Dan aturan tentang pasangan papan pengumuman proyek, yang biasanya telah diatur secara detail oleh masing masing Provinsi.
Dari informasi yang didapat awak media dilokasi pekerjaan tersebut, memang dari awal pengerjaan drainase ini tidak tampak papan proyeknya.
“Dari awal pengerjaan memang tidak ada papan proyeknya, kami juga tidak tahu dari mana sumber dana anggarannya,” kata AN warga setempat, senin (27/11/2023).
Sambungnya, semenjak adanya pengerjaan drainase ini setiap hari jalan menjadi macet. Karna pengerjaan drainase ini dengan cara penggalian fisik jalan, jadi jalan menjadi sempit.
“Awal pengerjaan drainase ini warga belakang banyak yang protes, karna drainase yang ada sekarang ini tidak ada pembuangan akhirnya, tiba tiba dibangun drainase ini, sekarang saja kalau hari hujan dibelakang banjir, apalagi ditambah kalau sudah selesai pengerjaan drainase ini,” terangnya.
Diajuga mengungkapkan, bahwa dirinya merasa heran, kenapa pernyataan protes warga yang viral dibeberapa media sepertinya tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah Kota Palembang dan dinas terkait lainnya yang ada di Kota Palembang.
“Pernyataan keberatan warga itu walau sudah viral sepertinya tidak direspon, seakan akan pemerintah Kota Palembang atau dinas terkait lebih pro kepada pemborong drainase tersebut dari pada mendengarkan keluhanan masyarakat yang kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Marlina Kabid SDA PUPR Kota Palembang dihubungi melalui Whatsaap tidak di respon hingga berita ini di terbitkan. (Andi &_yuLia)
