Kab Bandung, tribuntipikor.com
Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna mendampingi kunjungan kerja spesifikasi Komisi V DPR RI terkait sarana dan prasarana preservasi ruas Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun yang bersumber dari APBN tahun 2022 dan 2023 di Kantor Direksi keet HK-BAP Pasirjambu Kabupaten Bandung, Kamis (16/3/23).
Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan dalam rangka menentukan titik lokus program tersebut, pihaknya minta dilibatkan untuk duduk bersama dalam rangka menentukan titik lokus.
“Harus koordinasi. Kenapa? Ada base camp di sini juga saya tidak tahu. Inilah pentingnya ada koordinasi, informasi, sehingga nanti kita bisa bantu apa kesulitannya,” imbuh Bupati Bandung.
Bupati Dadang Supriatna mengatakan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak maka berbagai permasalahan dapat diselesaikan bersama.
Sebagai contoh, Bupati menjelaskan, PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani, masyarakat dan pihak Pemkab Bandung melalui program pentahelix telah melakukan penanganan aliran sungai di Kecamatan Rancaekek sepanjang 12 km.
“bahkan pemilik lahan turut menghibahkan lahannya.
“Ini plus kan berarti. Dengan program pentahelix, masyarakat bisa diajak ngobrol dan kerjasama. Selama bisa dipahami, saya kira masyarakat bisa. Kata siapa, masyarakat Indonesia ini sifat gotong-royongnya hilang, saya rasa enggak seperti itu,” ungkapnya.
Menurut Bupati Bandung semangat gotong royong dapat dibuktikan Bupati Bandung bersama masyarakat, para pelaku usaha dan pihak lainnya dalam melaksanakan normalisasi sungai di Rancaekek sepanjang 12 km yang sudah terselesaikan.
“sudah tiga kegiatan pentahelix saya lakukan. Pelebaran sungai sepanjang 12 km di Rancaekek selesai. Pelebaran atau normalisasi sungai Ciwidey sampai Soreang selesai. Urusan jalan, kalau duduk bersama, insya Allah selesai,” tuturnya.
Menanggapi program preservasi ruas Jalan Ciwidey-Rancabali-Cidaun, Bupati Bandung berencana mengundang pihak Perhutani pada Kamis malam. “Kebetulan undangan itu juga untuk membahas hal yang berkaitan dengan kawasan Rancaupas. Kalau misalkan Kepala Balai mau memindahkan lokasi (geser trase), saya siap. Minggu depan mulai, saya siap. Benar, karena saya orang lapangan. Saya tahu persis kebutuhan lapangan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPR RI H. Anang Susanto mengatakan, salah satu yang harus diupayakan adalah sebelum Lebaran mendatang adalah terkait penyelesaian sarana dan prasarana ruas jalan.
“Memang secara logika, tidak mungkin dan bukan sulap kalau harus clear semuanya. Paling tidak sudah berubah. Yang tadinya macet, jadi agak macet. Enggak apa-apa. Nantinya ada rekayasa jalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat Wilan Oktavian, ST., M.P.P.M., mengatakan, bahwa pihaknya telah melaporkan secara bertahap program yang dilaksanakan sampai tahun 2024 mendatang. “Makanya, tadi kami laporkan. Ini adalah bertahap. Ada program sampai tahun 2024, pelebaran kurang lebih 30 km. Tapi memang lahannya banyak yang milik Perhutani, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), PTPN. Ada juga punya warga,” katanya.
Nanti, menurut Wilan , yang menjadi prioritas adalah lahan milik pemerintah. “Alhamdulillah, tadi sudah didukung Pak Bupati. Kita akan coba percepat. Sebetulnya, dari Perhutani, BKSDA, PTPN semuanya sudah mendukung. Tapi legalnya, yang belum kita dapat. Supaya bisa bekerja. Nah, untuk mendapatkan legalnya, kita minta bantuan Pak Bupati,” katanya.***(Iceu)
