BLORA Jateng, tribuntipikor.com
Persoalan kemiskinan di Kabupaten Blora saat ini masih menjadi momok Pemerintah Kabupaten, walaupun belum naik menjadi kemiskinan ektrisms. Posisi tingkat kemiskinannya masih di atas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Yakni diurutan ke-22. Berada di titik merah dan belum naik menjadi kemiskinan ektrims. Saat ini masuk diangka 12,39 persen, Minggu (27/03/2022) pukul 07:09 WIB.
Bupati Arief Rohman, S.IP M.Si, mengaku, saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Blora mencapai 12,39 dan tidak masuk kemiskinan ektrims. Untuk itu, pihaknya belajar ke BPS Blora agar angka kemiskinan turun.
“Banyak faktor warga dikatakan miskin. Meski warga memiliki 10 sapi, tanah luas, tapi kondisi rumah masih beralaskan tanah, tembok gedek, tidak punya MCK, mereka tergolong miskin. Selama ini mereka tidak mau keluar dari data DTKS,” terangnya belum lama ini.
Selain itu, disinggung pula terkait soal rokok. Dimana Kecenderungan masyarakat di Blora masih berfikir lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Sehingga angka ketergantungan terhadap rokok masih tinggi. Jelasnya.
Saat ini, pihaknya juga terus mengintensifkan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan. Hal ini sudah berjalan dan dilakukan serta progresnya pun bagus. Ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Blora, Nurul Choiriyati mengaku, ada banyak kriteria garis kemiskinan. Salah satunya dilihat dari makanan dan non makanan. Untuk hal ini yang menentukan kriteria miskin ada 9 kriteria.
“Dulu ada 14 kriteria. Jadi kriterianya turun 4 digit. Kalau makanan, minimal 2.100 kalori/orang/hari. Ketika di bawah itu, maka disebut masyarakat miskin,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Indah Purwaningsih mengaku, ada 9 kriteria masyarakat miskin. Mulai tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak punya rumah, pengeluaran untuk makanan 70 persen, tidak memiliki MCK. Katanya.
“Selain itu, penerangan dari PLN 450 Watt atau tidak berlistrik, rumah beralaskan tanah, berdinding kayu, bambu, kawat. Beli baju sekali dalam setahun. Terpenting 70 persen dari pendapatan adalah untuk makan itu masuk warga miskin,” ungkapnya.
Diketahui: Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, beberapa waktu lalu, Bupati, Wakil Bupati, TP2D dan Dinsos sempat belajar dan diskusi panjang lebar soal kemiskinan di Kantor BPS. Harapannya bisa ada solusi dan pemecahan terkait kemiskinan serta tidak ada kenaikan kemiskinan menjadi kemiskinan ektrims di Kabupaten Blora. (Kin).
Editorial: Solikin.gy
