Bojonegoro, tribuntipikor.com
Gus asim selaku pengamat Sosial Politik & Budaya Indonesia, sangat menyayangkan carut-marutnya penyerapan angaran APBD di kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, yang tidak sesuai dengan target sama sekali, sedangkan APBD kabupaten Bojonegoro begitu besar, mengapa tidak bisa di serap sesuai kebutuhan masyarakat bojonegoro.
Dari berbagai berita media one lion yang beredar juga dari wakil rakyat DPRD kabupaten Bojonegoro, yang konon Pemkab Bojonegoro hanya bisa menyerap angaran hanya berkisar 30% dari anggaran APBD 7,3 Trilyun lebih, sedangkan APBD kabupaten Bojonegoro, masuk terbesar nomer (2) dua di wilayah Jawa Timur setelah Surabaya.
Dalam pandangannya Gus Asim selaku pengamat Sospol & Budaya Indonesia mengatakan, ada apa dengan Bupati Bojonegoro, Setda dan Opd nya ada apa ini sebenarnya, kok kesemuanya pada melempem, seakan-akan tidak berkutik dan tidak bisa kerja yang sesuai harapan masyarakat Bojonegoro.
Janganlah pandemi Covit -19 di jadikan sebuah alasan oleh Bupati, Setda dan Opd dalam menjalankan pemerintahan, disini terjadinya ketidak optimalan penyerapan angaran di kabupaten Bojonegoro, seharusnya kepala daerah Bojonegoro “Bupati, paling tidak mempunyai rasa malu dengan kepala-daerah kepala-daerah tetangganya, dimana kabupaten lain APBDnya yang lebih kecil atau tidak seberapa, akan tetapi bisa menyerap semua angaran paling tidak 50% dari APBD nya.
“akan tetapi mengapa di kabupaten Bojonegoro yang penyerapannya hanya bisa menyerap dari angaran APBD hanya senilai 30% dari nilai APBD 7,3 Triliyun lebih.”
“Kalau seperti ini terus menerus dan tiap tahun terjadi silpa juga.
mau di bawa kemana kabupaten Bojonegoro,” itu petanyaan saya.
Nah dalam hal ini, seharusnya Bupati tanggap serta bisa mengganti semua Opd dan Opd yang tidak bisa atau mampu bekerja di pecat saja dan diganti oleh orang-orang yang mempunyai kredibel, punya keberanian dan memiliki pemikiran yang bisa membuat program-program yang bisa menyerap angaran APBD untuk kepentingan masyarakat kabupaten Bojonegoro. Bukan malah orang-orang Opd yang hanya mementingkan kroni-kroni nya serta kolega-koleganya guna urusan Proyek semata.
Dengan sering terjadinya penurunan penyerapan angaran yang hanya mencapai 30% dari angaran APBD yang senilai 7.3 Triliyun lebih ini, saya harap para Komisi DPRD kabupaten Bojonegoro harus segera ambil sikap dan mencari tau permasalahanya, kenapa, mengapa dan ada apa, bisa terjadi minimnya penyerapan angaran APBD di kabupaten bojonegoro,
jadikan ini sebuah bahan penemuan, dan di tindak lanjuti serta di tegur juga diundang Bupati kekantor DPRD, ajak dia berembuk dan bicara guna mencari solusi atau jalan keluar agar dapatnya di kabupaten Bojonegoro tidak terjadi lagi minimnya penyerapan angaran APBD. Untuk apa angaran APBD yang besar akan tetapi tidak bisa menyerap angaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, untuk apa, ini bagian dari sebuah pertanyaan dihampir seluruh masyarakat Bojonegoro, juga termasuk yang jadi pertanyan kami. Sedangkan angaran besar saja masih belum bisa atau mampu beli alat PCR padahal alat PCR harganya termasuk murah dan alat PCR tersebut sangat di butuhkan untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro. Ulasnya.
Sebuah bahan pertimbangan, dari pada di belikan Kerta Api (KA) yang kiranya menelan angaran APBD sampai 350. Milliyar, sedangkan disitu belum tentu besar manfatnya bagi masyarakat Bojonegoro. Pikirnya.
Disitulah dalam analisa saya kalau beli alat PCR tentunya tidak bisa dikorupsi, dan mungkin kalau beli Kereta Api (KA) itu bisa dikorupsi. Ungkapnya.
Semoga para pejabat teras yang ada di kabupaten Bojonegoro di beri kesadaran dalam berfikirnya, bukannya sakit cara berfikirnya, “sekiranya bukan membangun Bojonegoro lebih baik, malah membuat kabupaten Bojonegoro lebih buruk lagi.” Pungkasnya. Kin
