Aceh, tribuntipikor.com
Hasil investigasi dilapangan diduga wilayah pemkot Subulussalam dan kabupaten Aceh Singkil,khususnya dikecamatan Sultan daulat desa Jambi baru,yang menghubungkan jalan lintas daerah,pemko Subulussalam menuju Tapaktuan dan provinsi Aceh serta kabupaten Aceh Singkil menuju pemko Subulussalam,terlihat didalam photo ini Tampa menggunakan papan proyek,sehingga menimbulkan kegiatan tertutup terhadap publik kerena tidak adanya papan proyek sehingga masyarakat tidak tahu kegiatan dari mana sesuai hasil investigasi dilapangan,baik kegiatan atau pekerjaan pembuatan parit yang disebut Dranase serta pengaspalan hingga penimbunan jalan longsor dikabupaten Aceh Singkil dikecamatan suro desa wilayah ketangkuhan serta kegiatan lain,lain yang bersumber dari APBN,serta sulitnya dikonfirmasi Tampa adanya pengawasan dari pihak rekanan ataupun kontraktor ataupun mengwakili dilapangan sebagai pengawas pekerjaan baik dari PUPR provinsi ataupun balai jalan nasional wilayah provinsi Banda Aceh. Sesuai peraturan presiden no,70,tahun 2012,tentang perubahan kedua atas Perpres no,54,tahun 2010,tentang pengadaan barang dan jasa dan peraturan menteri pekerjaan umum no,29,serta undang,undang,no,20,tahun,2001,tentang perubahan atas undang,undang no,31,tahun,1999,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang,undang no,40,tentang keterbukaan informasi publik,diharapkan pihak pemerintah daerah khususnya wilayah Subulussalam serta Aceh Singkil dan provinsi Aceh serta peran DPRK dan DPRA sesuai poksinya,untuk mengaudit kenerja pihak rekanan ataupun kontraktor agar mematuhi peraturan yang ada kerena dapat menimbulkan kecurigaan mar,up anggaran negara kerena tidak adanya papan proyek,dan diharapkan kepada penegak hukum baik kejaksaan serta kepolisian APH,baik daerah ataupun provinsi untuk terus mengaudit kenerja pihak rekanan yang tidak taat aturan kerena dapat menimbulkan pekerjaan bersarang korupsi kerena tidak adanya papan proyek sehingga pekerjaan tidak berkualitas sesuai perencanaan,,M,yantoro
