Dumai, tribuntipikor.com
Setelah sebelumnya beberapa tokoh masyarakat Dumai mengadakan rapat tuk memperjuangkan nasib bisnis Blok Rokan, maka Minggu pagi (07/02/2021) kembali para tokoh tersebut berdiskusi, bertempat di salah satu hotel di Kecamatan Dumai Kota.
Rapat yang dihadiri Agoes Budianto, Timo Kipda, Asda dan Tengku Zalek serta sejumlah warga yang peduli terhadap nasib kota Dumai sebagai posisi industri hilir pengelolaan migas ini berjalan santai.
Dengan jumlah hadir ±17 orang tersebut, membahas teknik menanggapi beredar nya surat undangan dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar tanggal 27 Januari 2021, no surat : PW/01216/DPR RI/1/2021.
Dalam surat undangan yang berisi ajakan untuk menghadiri rapat pada Selasa (09/02) bersama Komisi VII DPR RI, bertempat di gedung Nusantara 1 lantai 1 dan beberapa pihak terkait progres peralihan industri migas Blok Rokan dan pipanisasi tersebut, tidak ada mencantumkan pihak masyarakat Dumai sebagai pihak yang diundang.
Oleh karena surat undangan tersebut lah, beberapa tokoh ini bertemu dan berdiskusi mencari solusi teknis memperjuangkan hak masyarakat Dumai, sebagai kota hilir dalam pengelolaan migas.
Dalam rapat yang mengangkat tema “Design Tuntutan Rakyat Dumai Atas Industri Migas Yang Ada di Dumai”, tersebut timbul ide bagaimana pihak “Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun”, sebagai pelopor perjuangan hak industri hilir migas bisa di raih masyarakat Dumai.
“Hak 10% bagi hasil dari keuntungan bersih industri hilir migas bisa di miliki masyarakat Dumai”,dengan rata-rata/harinya
menghasilkan minyak 202.000 barel ., siapa yg menguasai dan mengontrol minyak dia akan memperoleh kedua nya.,uja agoes Budianto pada awak media Tribun tipikor.
“Mega Proyek Blok Rokan adalah proyek NDD senilai 1,3 miliar. Produksi rata-rata, dalam 10 tahun berjumlah 1 miliar barel per hari”, tambah Timo Kipda.
“Dumai kurang mendapatkan perhatian atas transisi Blok Rokan, yang habis per 8 Agustus 2021 nanti”, ungkap Tengku Zalek.
Dalam rapat di putuskan, bagaimana agar pada Senin (08/02) esok perwakilan masyarakat Dumai yang hadir dalam rapat tersebut, dengan jumlah ganjil, bisa mendahului perwakilan Riau lain yang di sebutkan dalam undangan, bisa bertemu dengan ketua Komisi VII Abdul Wahid.
Dibicarakan juga siapa saja yang bisa berangkat ke Jakarta dengan segala persiapan keberangkatan.
“Agar tidak terkendala ijin dan lain sebagainya, baiknya segala surat-menyurat, stempel dan pakaian atasan baju batik dengan bawahan bebas, harus sudah bisa di persiapkan”, ujar beberapa suara.
Acara diskusi berlangsung dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Anti Covid-19.
Pakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan dan jaga jarak.
(DumaiTribun tipikor.com.RONSON tp.Manullang)
