Sumbawa Besar , NTB tribun Tipikor.Com —
Awan permintaan maaf Sadimin, Kadis PUPR NTB, rupanya tak cukup memadamkan amarah publik. Klarifikasi yang ia lontarkan justru dianggap hambar dan tidak menyentuh luka yang telanjur dalam di hati masyarakat Pulau Sumbawa. Gelombang kecaman terus menggunung, dan kali ini datang dari sosok lantang: Ahmadul Kusasi, mantan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa tiga periode, yang kini kembali dikenal sebagai advokat bersuara keras.
Pernyataan Sadimin yang menyebut “Sumbawa sepi, tidak ada yang lewat, jadi kalau jalan rusak biarin saja” telah menyulut kemarahan warga NTB, terutama dari Pulau Sumbawa yang merasa dihina dan dipandang remeh.
Dengan suara tajam tanpa tedeng aling-aling, Ahmadul menyebut ucapan Sadimin bukan sekadar keliru, tetapi bentuk pelecehan terhadap martabat masyarakat Sumbawa.
“Ucapan itu mendiskreditkan Pulau Sumbawa. Itu melecehkan masyarakat yang selama ini menanti pemerataan pembangunan,” tegas Ahmadul, Rabu malam.
Menurutnya, klarifikasi dan permintaan maaf tidak bisa dijadikan alasan untuk mengakhiri masalah. Ia menegaskan institusi DPRD Sumbawa harus turun tangan secara resmi, bukan sekadar komentar individual.
Karena itu, Ahmadul mendesak pimpinan DPRD Sumbawa serta seluruh fraksi untuk menggelar rapat paripurna khusus atau minimal rapat lintas fraksi guna merumuskan sikap tegas lembaga terhadap pernyataan Kadis PUPR NTB tersebut.
Ia bahkan melangkah lebih jauh: DPRD harus mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Gubernur NTB untuk mencopot Sadimin dari jabatan Kadis PUPR NTB.
“Ini tidak bisa ditoleransi. Harus ada sanksi nyata. Copot dia dari jabatannya,” tekan Ahmadul.
Bukan hanya DPRD Sumbawa, Ahmadul mendorong semua DPRD di lima kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa untuk mengeluarkan sikap serupa. Baginya, ini bukan isu kecil atau persoalan satu wilayah, melainkan menyangkut harga diri bersama.
“Ini soal martabat. Soal kehormatan Pulau Sumbawa. Semua DPRD harus bersuara satu,” tandasnya menutup pernyataan.
( Irwanto )
