Landak, Kalbar – TRIBUNTIPIKOR.COM
Proyek pembangunan/penggantian Jembatan Riam Pangar yang berada di Desa Peisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,dengan nilai anggaran sekitar Rp10,9 miliar menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, jembatan tersebut disebut berada di kawasan yang masih didominasi hutan dan pada sisi ujung jembatan disebut tidak terdapat permukiman penduduk, Sabtu 26 September 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai urgensi, perencanaan, serta manfaat langsung pembangunan jembatan tersebut bagi masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan apakah pembangunan Jembatan Riam Pangar telah didasarkan pada kajian kebutuhan masyarakat dan konektivitas wilayah yang menjadi prioritas pemerintah, mengingat masih terdapat sejumlah titik infrastruktur penghubung yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau memang anggarannya Rp10,9 miliar, tentu masyarakat ingin tahu apa dasar pertimbangannya, siapa yang paling merasakan manfaatnya, dan bagaimana perencanaan akses setelah jembatan itu dibangun,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan tersebut bukan berarti masyarakat menolak pembangunan infrastruktur.
Namun, masyarakat meminta pemerintah pusat lebih transparan dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terutama di daerah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Sejumlah titik yang disebut warga antara lain jembatan menuju Suti Semarang di wilayah perbatasan Kabupaten Landak, ruas Serimbu–Tengon yang disebut memiliki sedikitnya empat titik jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, serta ruas Munggu–Angkanyar yang juga masih memiliki beberapa titik jembatan yang dinilai penting untuk membuka dan memperlancar akses masyarakat.
Menurut warga, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya dilihat dari berdirinya sebuah bangunan fisik, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembukaan keterisolasian wilayah.
Pemerintah Pusat Diminta Jelaskan Dasar Penentuan Prioritas.
Masyarakat meminta pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai proyek Jembatan Riam Pangar, mulai dari sumber anggaran, perencanaan, kajian kebutuhan, tujuan pembangunan, hingga rencana konektivitas jalan pada kedua sisi jembatan.
Pertanyaan publik menjadi semakin penting apabila jembatan tersebut belum terhubung dengan jaringan jalan yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai jembatannya sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi akses menuju jembatan belum jelas. Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat apa manfaatnya dan bagaimana kelanjutan pembangunannya,” kata warga lainnya.
Masyarakat juga berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap skala prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Sebab, di satu sisi terdapat proyek jembatan bernilai miliaran rupiah yang telah dibangun, sementara di sisi lain masih ada masyarakat yang harus menghadapi keterbatasan akses akibat belum tersedianya jembatan pada titik-titik yang dianggap sangat vital.
Bukan Menolak Pembangunan, tetapi Mempertanyakan Prioritas.
Sorotan masyarakat terhadap Jembatan Riam Pangar perlu ditempatkan sebagai pertanyaan publik mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan anggaran negara, bukan semata-mata penolakan terhadap pembangunan.
Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya mengejar target fisik pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat.
Karena itu, publik menunggu penjelasan resmi dari instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan Jembatan Riam Pangar.
Apakah pembangunan jembatan tersebut memang telah menjadi prioritas berdasarkan kajian kebutuhan wilayah, atau masih ada pekerjaan rumah infrastruktur l
