Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) yang ke-349, konsolidasi lintas elemen masyarakat sipil melalui Ormas resmi digulirkan.
Panitia bersama yang mengusung nama Sinergitas Ormas Bojonegoro yang telah kolaborasi dengan panitia induk HJB dari Pemkab, hari ini Sabtu tanggal 12/09/2026 mulai pukul 01:00 Wib hingga selesai menggelar rapat teknis ke dua tentang pemantapan panitia kegiatan HJB di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Panitia, M. Subekti, didampingi oleh Wakil Ketua Najib, serta Sekretaris Methie Hersulistya dan Bendahara Rudianani yang kebetulan ijin.
Rapat panitia ini difokuskan untuk merumuskan agenda besar yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bojonegoro.
Berdasarkan hasil keputusan rapat panitia, rangkaian kegiatan akan diawali dengan acara Sarasehan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober 2026, yang ditempatkan di Gedung Angli Dharmo mulai pukul 08.00 Wib hingga selesai.
Forum sarasehan ini dirancang sebagai ruang dialektika dan refleksi bersama Ormas se-Kabupaten Bojonegoro demi kemajuan daerah.
Puncak kemeriahan HJB sendiri disamping dibentuk dari panitia induk Pemkab, juga akan dilanjutkan dengan agenda Kirab Ormas yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2026, tepat sehari setelah pelaksanaan upacara resmi Hari Jadi Bojonegoro.
Aksi akbar ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 300-an ormas se-kabupaten Bojonegoro dari berbagai latar belakang, yang siap turun ke jalan untuk menunjukkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Ketua Umum Panitia Sinergitas Ormas Bojonegoro, M Subekti, dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi matang di antara ratusan ormas yang terlibat.
Dengan mengusung panji Sinergitas Ormas Bojonegoro, perhelatan HJB ke-349 tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. (KingSoli)
