Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP CK), tampaknya mengusung visi besar dengan menghadirkan pembangunan ruang publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
Akan tetapi, proyek besar tentang rehabilitasi Alun-Alun Bojonegoro tahap I tahun 2026 yang menelan lahan seluas 43.130 m² di sisi utara ini, kini tengah menjadi pusat perhatian publik.
Rencana megah yang mencakup water playground, area gym outdoor, panggung dua lantai dengan semi-basement, hingga fasilitas sanitasi modern tersebut digadang-gadang dapat memperkuat ekonomi lokal dan memanjakan warga.
Namun, di balik narasi kemegahan infrastruktur ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang perlahan menyusup ke tengah masyarakat: ‘seberapa jauh komitmen ini benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Bojonegoro?
+Modernisasi vs. Keaslian Ruang Publik
Sejumlah kalangan mengamati bahwa pendekatan pembangun fisik yang masif kerap berisiko merenggut esensi Alun-Alun sebagai ruang publik yang bersahaja.
Gagasan mengubah area hijau menjadi kawasan serba komersial, seperti penyediaan kios-kios baru, dikhawatirkan justru mengikis nilai sejarah serta kenyamanan publik yang selama ini menjadi tempat warga beristirahat tanpa beban biaya.
“Dikarenakan!, Ruang publik sejati seharusnya lebih mengutamakan keterbukaan dan ketenangan, bukan sekadar menumpuk fasilitas fisik modern yang berpotensi memicu privatisasi ruang secara tidak langsung,” ujar seorang pengamat tata kota lokal yang enggan disebutkan namanya.
+Kesiapan Pengelolaan dan Dampak Lingkungan
Selain persoalan fungsi sosial, pengalokasian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 18.073 m² dari total area yang direhabilitasi juga memicu kecemasan tersendiri.
Penguasaan lahan untuk bangunan fisik seperti panggung, kantin semi-basement, dan area permainan air dinilai berpotensi mengurangi daya resapan air dan keteduhan alami kawasan.
Di samping itu, penyediaan fasilitas publik yang begitu kompleks menuntut komitmen perawatan berkala yang sangat besar.
Publik mengkhawatirkan fasilitas seperti water playground dan toilet umum berskala besar kelak justru terbengkalai jika tidak diimbangi dengan manajemen anggaran pemeliharaan yang transparan dan berkelanjutan.
+Harapan pada Transparansi
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada estetika dan aspek formalitas ketersediaan sarana.
Penataan ruang publik idealnya lahir dari dialog yang benar-benar terbuka bersama warga, pedagang kecil yang terdampak, serta pegiat budaya setempat.
Olehnya, penataan Alun-Alun Bojonegoro hendaknya tidak sekadar menjadi ajang pameran kemewahan fasilitas, melainkan benar-benar hadir sebagai ruang yang ramah, merakyat, dan menjaga kearifan lokal yang telah mengakar sejak lama. (KingSoli)
