BIMA NTB
tribuntipikor . Com —
30 Agustus 2026 Slogan pembangunan “NTB Mendunia” kembali mendapat sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menilai narasi besar tentang kemajuan Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dibuktikan dengan kerja nyata di lapangan, bukan berhenti pada pidato dan retorika.
Kritik tersebut diarahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
HMI Cabang Bima menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Bima–Dompu. Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi ketika pemerintah terus membawa narasi tentang percepatan pembangunan dan kemajuan NTB.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan kepada media ini 31/08/2026, menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terlihat dalam narasi pemerintah, sementara masyarakat di Pulau Sumbawa masih berhadapan dengan akses jalan yang rusak.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima–Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” tegas Dharmawan.
Menurutnya, sejumlah ruas seperti Wera–Ambalawi, Sai–Soromandi, dan Rabokodo perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila ruas-ruas tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
574 HARI WERA–AMBALAWI MENUNGGU PEMULIHAN
Sorotan HMI tidak berhenti pada kondisi jalan. Persoalan dampak banjir di kawasan Wera–Ambalawi juga kembali diangkat.
HMI Cabang Bima menghitung sejak 2 Februari 2025 hingga 30 Agustus 2026 telah berlalu sekitar 574 hari.
Bagi HMI, angka tersebut bukan sekadar hitungan kalender. 574 hari menjadi simbol panjangnya penantian masyarakat terhadap pemulihan dan kepastian penanganan persoalan pascabencana.
“574 hari adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” kata Dharmawan.
HMI juga mendesak pemerintah memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh perhatian, bantuan, dan program pemulihan yang tepat sasaran.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
HMI PERTANYAKAN KEBERPIHAKAN IQBAL–DINDA
Dharmawan kemudian mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Menurutnya, perjalanan pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun semestinya mulai memperlihatkan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal–Dinda: apakah Bima–Dompu benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata,” ujarnya.»
HMI menegaskan masyarakat tidak membutuhkan janji baru. Yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang layak, akses ekonomi yang terbuka, jembatan yang aman, serta penanganan bencana yang nyata dan terukur.
BIMA–DOMPU BUKAN ANAK TIRI NTB
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret terhadap persoalan infrastruktur di Bima–Dompu sesuai kewenangan pemerintah.
Bagi HMI, pemerataan pembangunan bukan sekadar slogan politik, melainkan kewajiban pemerintah kepada seluruh masyarakat NTB.
Bima dan Dompu bukan anak tiri NTB.
Karena itu, HMI Cabang Bima meminta pemerintah tidak menjadikan “NTB Mendunia” sekadar etalase narasi pembangunan.
Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari melewati jalan rusak, ukuran kemajuan bukan seberapa indah slogan yang disampaikan dari podium.
Ukuran pembangunan adalah apakah jalan mereka sudah layak dilalui, apakah akses ekonomi mereka terbuka, dan apakah negara benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Provinsi NTB: menjawab kritik dengan narasi, atau membungkam kritik dengan kerja nyata.
( Irwanto )
