Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Bangsa yang berdaulat berdiri di atas dua pilar utama: wilayah dan rakyat. Namun, dari keduanya, rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan tertinggi. Tanpa rakyat, tidak ada legitimasi, tidak ada pemerintahan, dan tidak ada makna dari kata “berdaulat”. Sayangnya, dalam perjalanan sejarah modern, amanah rakyat yang suci sering kali berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat itu sendiri.
-Rakyat memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengelola wilayah dan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.
Amanah itu bukan sekadar administratif, melainkan moral dan spiritual. Pemerintah seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa yang memeras hasil keringat rakyat demi kepentingan segelintir elite.
Ketika kebijakan lebih berpihak pada kekuasaan daripada kesejahteraan, maka sesungguhnya pemerintah telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat.
Rakyat juga menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi pengawas, bukan sekadar penonton. Fungsi pengawasan adalah jantung demokrasi — memastikan bahwa kekuasaan tidak melampaui batas.
Namun, ketika suara rakyat tenggelam di ruang rapat yang penuh kepentingan politik, maka pengawasan berubah menjadi kompromi, dan keadilan menjadi retorika kosong.
Di sisi lain, TNI dan Polri diberi amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka adalah benteng kedaulatan, bukan alat intimidasi. Ketika rakyat merasa takut kepada aparat yang seharusnya melindungi mereka, maka bangsa sedang kehilangan makna dari kata “aman.”
Sementara, Hakim dan Kejaksaan memegang peran luhur dalam menegakkan keadilan. Mereka adalah penjaga moral bangsa. Namun, ketika hukum bisa dibeli dan keadilan bisa dinegosiasikan, maka yang runtuh bukan hanya sistem peradilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara.
Bangsa yang besar bukan diukur dari kekuatan militernya, bukan dari megahnya gedung pemerintahan, tetapi dari seberapa besar ia menghormati amanah rakyatnya. Ketika rakyat hanya dijadikan objek politik lima tahunan, ketika suara mereka hanya dihitung saat pemilu lalu dilupakan sesudahnya, maka bangsa itu sedang berjalan tanpa arah.
Kini saatnya kita kembali pada hakikat berbangsa: rakyat adalah sumber kekuasaan, bukan korban kekuasaan. Pemerintah, DPR, TNI–Polri, dan lembaga hukum harus kembali menundukkan diri pada amanah rakyat. Karena tanpa rakyat, semua kekuasaan hanyalah ilusi. (KingSoli)
Sumber: Bagus Banjar
