BENDERA PUTIH DAN PERLUNYA MENGUBAH RULE OF THE GAME
Sumbawa Besar NTB
tribuntipikor.Com —
Pemda Sumbawa Jangan Sekadar Meratapi Fiskal, Saatnya Merebut Keadilan Ekonomi
Ada kesan Pemda Sumbawa mulai mengangkat bendera putih menghadapi tekanan fiskal. Jembatan penghubung dari celah fiskal tidak kunjung tersambung, sementara dana transfer dari pemerintah pusat tidak lagi bisa dijadikan satu-satunya sandaran.
Membangun kemandirian fiskal memang sebuah keharusan. Tetapi saya termasuk orang yang belum yakin Sumbawa mampu melakukannya dalam waktu dekat apabila instrumen pendukungnya tidak dibenahi secara serius.
Kita harus jujur. Sumbawa belum memiliki daya saing ekonomi yang kuat. Faktor mentalitas, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, hingga pengelolaan sumber daya alam masih menjadi pekerjaan besar. Padahal sumber daya alam kita melimpah. Masalahnya bukan semata-mata soal kekayaan alam, tetapi siapa yang mengelola, bagaimana mengelolanya, dan siapa yang paling besar menikmati hasilnya.
Karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berbicara tentang kemandirian fiskal dalam jangka pendek. Yang jauh lebih penting adalah memainkan politik kebijakan untuk mengubah aturan main yang selama ini membuat daerah penghasil tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan beban yang ditanggung.
Contohnya sektor pertambangan.
Ada mekanisme royalti yang pembagiannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam provinsi, dan daerah penghasil. Pertanyaannya sederhana: mengapa daerah-daerah yang tidak berada di lokasi eksploitasi ikut mendapatkan bagian, sementara daerah penghasil harus berhadapan langsung dengan dampak sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan?
Apakah daerah lain yang menerima bagian tersebut menanggung beban yang sama? Tentu tidak.
Di sinilah letak persoalan keadilan fiskal yang harus diperjuangkan.
Begitu pula ketika Lombok Barat dan Lombok Tengah berkembang pesat melalui sektor pariwisata, apakah Sumbawa otomatis mendapatkan royalti dari geliat ekonomi tersebut?
Tidak.
Maka jangan heran apabila daerah-daerah yang memiliki sumber daya ekonomi strategis tetapi tidak memiliki posisi tawar yang kuat akan terus berada dalam situasi fiskal yang rapuh.
Kondisi fiskal Sumbawa saat ini seharusnya justru menjadi entry point untuk melakukan perlawanan kebijakan secara konstitusional dan elegan kepada pemerintah pusat.
Bukan sekadar meratap.
Bukan sekadar lip service agar rakyat melihat pemerintah sedang bekerja.
Tetapi menyusun argumentasi, membangun koalisi daerah penghasil, memperkuat bargaining position, lalu memperjuangkan perubahan formula dan kebijakan yang lebih adil.
Ayo berpikir besar. Yang harus diubah bukan hanya cara kita mencari uang, tetapi rule of the game-nya.
Persoalan lain yang juga membuat saya bertanya-tanya adalah proyek tambang Dodo Rinti.
Saya belum melihat keinginan yang cukup kuat dari pemerintah maupun masyarakat Sumbawa untuk membangun bargaining position agar desain pengangkutan hasil tambang tidak semata-mata menggunakan conveyor belt apabila pilihan tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan lahirnya lapangan kerja massif di wilayah kita.
Ini bukan sekadar soal conveyor.
Ini soal rantai ekonomi.
Apakah Sumbawa hanya menjadi tempat mengambil sumber daya alam, sementara nilai tambah, lapangan kerja, dan perputaran ekonominya mengalir ke luar daerah?
Ataukah Sumbawa mampu menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi proyek tersebut?
Jika proyek tambang berskala besar hadir tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton, sementara daerah penghasil tetap kesulitan membangun fiskalnya, maka kita harus berani bertanya:
Di mana sebenarnya letak manfaat strategis bagi Sumbawa?
Jangan sampai kita terlalu cepat bangga karena investasi masuk, tetapi lupa menghitung berapa besar nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di daerah.
Sumbawa tidak boleh gamang menghadapi masa depan.
Kita membutuhkan pemerintah yang berani menyusun agenda jangka menengah dan jangka panjang, bukan sekadar menyelesaikan persoalan hari ini.
Bangun daya tawar.
Perkuat SDM.
Perbaiki tata kelola.
Bangun industri turunan.
Perjuangkan formula fiskal yang adil.
Dan yang paling penting, jangan takut berhadapan dengan aturan yang memang harus diperbaiki.
Karena kalau aturan mainnya tidak adil, sehebat apa pun kita bermain, hasil akhirnya tetap tidak akan pernah seimbang.
Sumbawa tidak kekurangan kekayaan. Sumbawa sedang kekurangan keberanian untuk memperjuangkan bagian yang adil dari kekayaannya sendiri.
Sumbawa Besar 13/08/2026
