Blora Jateng
Bangunan proyek revitalisasi ruang kelas dan toilet SD Negeri 2 Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang ketua pelaksananya dijabat oleh Ketua PAC PKB Cepu. Cepu, Pelaksanaan proyek revitalisasi ruang kelas dan toilet di SD Negeri 2 Ngelo, yang berlokasi di Jalan Giyanti, Ngelo Marhen, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mendapat perhatian serius dari masyarakat
Proyek dengan nilai anggaran Rp841.418.547 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 ini disorot karena dinilai kurang transparan dan minim pelibatan masyarakat setempat.
Sejumlah warga menilai, struktur kepanitiaan atau Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP) tidak sepenuhnya melibatkan warga sekitar.
Berdasarkan data di lapangan, terdapat dua nama dalam kepanitiaan yang bukan berasal dari Kelurahan Ngelo. Bahkan, satu di antaranya bukan warga Kecamatan Cepu. Setelah diketahui yang bersangkutan adalah Ketua PAC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Cepu, serta yang satunya, yang juga bukan warga Ngelo. Bahkan luar wilayah Kecamatan Cepu.
Penunjukan keduanya dalam struktur pelaksana proyek menimbulkan tanda tanya di masyarakat, mengingat banyak warga sekitar yang dinilai mampu dan berpengalaman tentang tehnik tata bangunan serta tehnik lainya..
Banyak kok warga sini yang bisa dilibatkan. Tapi malah yang dari jauh yang diangkat jadi panitia. Ya wajar kalau masyarakat curiga, ada apa sebenarnya di balik proyek ini?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, benar terdapat dua nama panitia yang tidak berdomisili di sekitar SDN 2 Ngelo.
Padahal, dalam Peraturan Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Sesuai keahlian serta kempampuan yang dimiliki.
Untuk memperoleh kejelasan, wartawan mencoba mengonfirmasi Kepala SDN 2 Ngelo, Kun Elina, S.Pd, selaku penanggung jawab dalam P2SP,
Namun, saat ditanya alasan pemilihan SL sebagai ketua panitia, Kun Elina tidak lagi memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.
Berbeda pernyataan serta menjadi simpang siur antara kepala sekolah dan ketua panitia ini menimbulkan kebingungan di masyarakat sekitar.
Warga berharap pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, memberikan penjelasan terbuka agar pelaksanaan proyek sesuai prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Program revitalisasi yang dibiayai dari APBN seharusnya menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat lokal.
keterlibatan warga setempat/skitar dianggap penting agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar lokasi SD Ngelo 2.
(Tribuntipikor.com biro Blora Ach. Fahiem)
