Kepala Desa dan Kepala Dusun (Kasun) setempat terkesan saling lempar tanggung jawab.
BOJONEGORO Jatim, tribuntipikor.com // Salah satu fungsi utamanya kendaraan Mobil Siaga Desa adalah sebagai fasilitas layanan kedaruratan gratis bagi masyarakat setempat khususnya warga miskin dan membutuhkan, kembali tercoreng. Kali ini, keluhan mendalam datang dari seorang warga Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pasalnya, Fasilitas kendaraan mobil siaga yang seharusnya dapat mempermudah akses kesehatan bagi warga rentan, diduga kuat telah dipersulit oleh oknum perangkat desa dan kru operasional desa.
Seorang warga yang memiliki anak penyandang disabilitas, sebut saja Paijo bukan nama aslinya, mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media pada Sabtu (27/06/2026).
Paijo menceritakan bahwa anaknya bernama (Hanif) sebenarnya mendapatkan bantuan sosial (bansos) untuk pengobatan disabilitas. Namun, saat dirinya mencoba mengurus administrasi dan rujukan ke pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Kalianyar, ia justru dihadapkan pada sikap tidak profesional dari para pejabat desa.
“Aku butuh memeriksakan Hanif mas, barangkali bantuan bulan Mei kemarin masih berlaku tak buat meriksakan. Penting dikasih surat kuasa harus ke RS mana, ditangani dokter sesuai penyakitnya,” ungkap Paijo dengan nada berharap.
Namun, kekecewaan Paijo memuncak ketika aparat desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru menunjukkan ketidaktahuan yang tidak logis.
“Kok saling lempar, sama-sama tidak tahu, kan gak masuk akal mas?. Soalnya aku mau memeriksakan ke dokter ya butuh uang banyak, aku sekarang belum mampu,” tambahnya lirih.
Argumentasi tidak terbatas sampai di situ, Paijo juga membeberkan perlakuan aneh dan diskriminatif yang dialaminya dari pihak kru Mobil Siaga Desa Kalianyar.
Ia mengaku nomor WhatsApp-nya tiba-tiba diblokir oleh sopir mobil siaga yang juga oknum Modin desa setempat, padahal sebelumnya oknum tersebut yang menawarkan fasilitas mobil siaga.
“Tapi anehnya, aku kan kemarin ditawari Pak Modin sopir mobil siaga, belum tak WA kok nomor ku sudah diblokir sama sopir mobil siaga itu. Kira-kira kenapa ya? Kok dipersulit gini, padahal aku mau nyoba pakai mobil siaga itu karena sudah ditawari sebelumnya,” keluh Paijo heran sekaligus kecewa berat.
Untuk menjaga keberimbangan berita, awak media telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Kalianyar, Ibnu Ismail, terkait keluhan dan dugaan penolakan pelayanan terhadap warga disabilitas ini.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Kapas tersebut belum memberikan tanggapan atau klarifikasi apa pun.
-Sikap dipersulitnya warga ini berbanding terbalik dengan aturan baku yang ada.
Perlu diketahui, Anggaran operasional mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.
Rincian besaran pagu dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta Peraturan Desa (Perdes) setempat, yang mencakup:
Biaya BBM: Bahan bakar untuk operasional harian dan kedaruratan.
Biaya Perawatan: Servis rutin, ganti oli, dan pergantian suku cadang.
Pajak Kendaraan: Pajak tahunan mobil siaga yang dibayar uang negara.
Honor Sopir: Gaji atau insentif rutin untuk pelaksana operasional harian/sopir.
Berdasarkan ketentuan dan petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku di Kabupaten Bojonegoro, penggunaan fasilitas mobil siaga ini wajib diberikan secara gratis tanpa pungutan dan tanpa dipersulit bagi masyarakat desa yang membutuhkan layanan kedaruratan, seperti mengantar warga sakit atau penyandang disabilitas yang hendak berobat.
Sikap saling lempar dari Pemdes Kalianyar dan pemblokiran nomor warga oleh oknum sopir ini memicu pertanyaan besar:
Dikemanakan anggaran operasional rutin Mobil Siaga Desa Kalianyar jika warga yang benar-benar membutuhkan justru dipersulit?
Warga berharap pihak Kecamatan Kapas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro segera turun tangan mengevaluasi kinerja Pemdes Kalianyar lebih lanjut. (KingSoli/Tim)
