Blora Jawa Tengah, tribuntipikor.com,-
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blora, menyoroti masih tingginya ketergantungan Pemkab Blora terhadap dana transfer dalam struktur pendapatan APBD 2027.
“Pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp2,294 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp617,338 miliar atau 26,90 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,677 triliun atau sekitar 73,10 persen,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Blora Adiria di Blora.
Kondisi itu menurutnya, menunjukkan perlunya pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari potensi riil daerah, khususnya melalui peningkatan pajak dan retribusi karena selama ini struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer.
Banggar juga menyoroti komposisi belanja daerah 2027 yang direncanakan mencapai Rp2,238 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp1,775 triliun atau sekitar 79,29 persen, sedangkan porsi belanja modal hanya sekitar 4,37 persen.
“Belanja modal harus diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Banggar juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator hasil atau outcome yang jelas, bukan hanya berorientasi pada jumlah kegiatan maupun tingkat penyerapan anggaran.
Selain peningkatan PAD, Banggar mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Pemerintah daerah juga diminta mengembangkan sumber pendanaan non-APBD, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR/TJSL, bantuan keuangan provinsi, serta dukungan program pemerintah pusat.
Untuk pembiayaan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan pengeluaran sebesar Rp97 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp92 miliar.
Banggar meminta rancangan program yang masuk dalam APBD 2027 dievaluasi berdasarkan urgensi, output, dan manfaatnya. Program atau kegiatan dengan tingkat serapan rendah maupun yang tidak memberikan dampak signifikan diminta untuk dievaluasi.
Editor, (@_hiem)
