Bandung Tribun Tipikorcom Arah kebijakan ini tertuang dalam RKPD Jabar 2026 dan mengacu pada RPJMD 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
1. Visi infrastruktur 2026
Kepala Bappeda Jabar menetapkan infrastruktur sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi inklusif. Targetnya meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan mendukung transformasi industri hijau. Semua program wajib selaras dengan Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Jabar.
2. Konektivitas jalan dan jembatan
Program prioritas 2026 mencakup percepatan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, pelebaran Jalan Nasional Bandung-Garut, dan pembangunan jembatan gantung di daerah rawan isolasi. Bappeda mengalokasikan anggaran lewat skema KPBU agar APBD tidak terbebani.
3. Transportasi publik massal
Bappeda mendorong integrasi LRT Bandung Raya koridor Tegalluar-Kopo, BRT Bandung, dan kereta feeder KCIC. Fokus 2026: penyiapan DED, pembebasan lahan, dan uji tatar. Tujuannya mengurangi kemacetan Bandung-Cimahi-Soreang serta menekan emisi karbon.
4. Infrastruktur sumber daya air
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lumbung pangan Purwasuka, Ciayumajakuning, dan Priangan masuk program prioritas. Waduk Santosa di Kuningan, embung-embung retensi di Bandung Timur, dan normalisasi Sungai Citarum tahap II direncanakan mulai konstruksi 2026.
5. Penanganan banjir dan rob
Bappeda Jabar menyusun masterplan infrastruktur pengendalian banjir Cekungan Bandung, Karawang, Bekasi, dan rob pantura. Program 2026 meliputi kolam retensi Gedebage, sodetan Cisaranten, dan tanggul laut Indramayu. Pendanaannya kombinasi APBN, APBD, dan loan.
6. Infrastruktur digital
Perluasan jaringan fiber optik desa, penguatan Jabar Command Center, dan 1.000 titik wifi publik jadi fokus. Bappeda menargetkan 100% desa blankspot terlayani 2026 untuk mendukung Desa Digital, SPBE, dan ekonomi kreatif berbasis TIK.
7. Energi dan ketenagalistrikan
Bappeda memprioritaskan PLTS Atap di gedung pemerintah, konversi PLTD ke EBT di kepulauan, dan infrastruktur SPKLU untuk kendaraan listrik. Program ini mendukung target Net Zero Emission Jabar 2050 dan efisiensi anggaran listrik daerah.
8. Infrastruktur permukiman
Program 2026 mencakup 10.000 unit rumah layak huni, IPAL komunal di kawasan padat, dan penataan kampung kumuh di 15 kab/kota. Bappeda memakai skema kolaborasi dengan Baznas, CSR, dan Kemendagri agar target RPJMD tercapai.
9. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan
Pembangunan RSUD di daerah pemekaran, 50 Puskesmas PONED, dan rehabilitasi 2.000 ruang kelas SD/SMP jadi bagian prioritas. Bappeda memastikan DAK fisik dan bantuan keuangan provinsi diarahkan ke wilayah dengan IPM rendah.
10. Monev dan transparansi
Seluruh proyek infrastruktur 2026 masuk SIPD dan e-Monev Bappeda. Progres fisik-keuangan dipublikasi di dashboard Jabar Terbuka. Kepala Bappeda mewajibkan setiap OPD teknis menggelar forum konsultasi publik sebelum lelang agar infrastruktur tepat guna dan bebas korupsi.
Fokus infrastruktur Bappeda Jabar 2026 diharapkan mendorong pemerataan, investasi, dan kualitas hidup warga.
Budi Haryanto SE Wapemred
