Sunoto: Bilamana PT GMM Bulog Blora tidak siap mengelola dengan baik, silakan dijual ke pihak ketiga yang memiliki kemampuan secara profesional dan mampu membuat petani tebu Blora sejahtera.
BLORA Jateng, tribuntipikor.com // Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora Jawa Tengah, bersama perwakilan petani tebu sebanyak 20 orang, pada Minggu, 26 April 2026 kemarin kembali bertolak ke Jakarta.
Keberangkatan ini merupakan upaya menggugat sekaligus mengadukan nasib mereka yang saat ini berada di ujung kebangkrutan.
Rombongan berangkat menggunakan dua kendaraan elf dari Posko Perjuangan Petani Tebu di Tinapan, Todanan, seusai ibadah Dhuhur.
Sebelum keberangkatan, Ketua APTRI, Drs. H. Sunoto, memimpin langsung pembacaan “Sumpah Palapa” ala petani tebu Blora:
Tak akan pernah berhenti beraksi sebelum tiga tuntutan dipenuhi, yaitu: -Pabrik Gula PT GMM Bulog harus direnovasi dan melaksanakan giling tebu 2026,
-Reformasi total personel manajerial PT GMM Bulog dan diisi oleh orang-orang profesional, berintegritas, serta berdedikasi tinggi. Dan,
Bilamana PT GMM Bulog tidak siap mengelola dengan baik, silakan dijual ke pihak ketiga yang memiliki kemampuan secara profesional dan mampu membuat petani tebu sejahtera.
Menurut Drs. H. Sunoto, keberangkatan ini mendapatkan dukungan penuh, serta bantuan semangat dari Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, SIP., M.Si., Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, dan Ketua DPRD Blora H. Mustofa, S.Ag.
Sejumlah agenda krusial telah dijadwalkan selama di Jakarta. Pada Senin, 27 April 2026, mereka akan mengikuti HUT HKTI ke-53 dan dijadwalkan bertemu berbagai menteri di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian RI.
Selanjutnya, pada Selasa, 28 April 2026, akan dilaksanakan audiensi khusus dengan Menteri Bappenas, Prof. Dr. Rachmat Pambudy.
Puncaknya, pada Rabu, 29 April 2026, rombongan akan diterima langsung oleh Wakil Presiden RI.
Sekretaris APTRI, Anton Sudibyo, menegaskan bahwa gerakan ini adalah perjuangan yang tidak akan berhenti hingga terwujudnya terminal kesejahteraan petani tebu.
Ia mengungkapkan bahwa selama 7 tahun terakhir, petani tebu menderita akibat salah kelola manajemen PT GMM Bulog.
Tragedi penghentian giling pada 2025 telah menyebabkan kerugian petani lebih dari Rp500 miliar.
Kondisi ini diperparah dengan kabar bahwa pada musim giling 2026, PT GMM Bulog kembali tidak bisa beroperasi.
Hal ini memicu keresahan dan kepanikan bagi sekitar 30.000 petani yang kebingungan menjual hasil produksi tebu mereka. Ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Khairul Anwar menginformasikan bahwa jika pada 2025 petani sudah merugi, maka di musim giling 2026 ini utang petani dipastikan akan semakin menumpuk.
“Pertanyaannya, siapa yang harus membayar utang petani? Apakah pemerintah hadir memberikan solusi, atau perlu ada gerakan petani tebu stop membayar utang ke pihak perbankan gara-gara pabrik gula PT GMM Bulog tidak melaksanakan giling tebu 2026?” Ungkapnya. (Yn/Tim)
