Catatan Jurnalis Tribun Tipikor . Com ( Irwanto Messa )
Sumbawa Besar Minggu 19/04/2026;
Tersingkirnya putra daerah dalam sistem birokrasi bukan semata soal kalah kompetensi , sering kali ini adalah cermin dari permainan kekuasaan yang tidak sepenuhnya sehat.
Di banyak daerah, narasi “kurang mampu” kerap dijadikan dalih untuk menyingkirkan figur lokal. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya:
tidak sedikit putra daerah yang justru memahami seluk-beluk administrasi pemerintahan lebih dalam, karena mereka lahir dan tumbuh dalam konteks sosial, budaya, dan persoalan wilayah itu sendiri.
Mereka tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi , mereka sudah menyatu dengan denyut daerahnya.
Masalahnya bukan pada kemampuan, tetapi pada akses dan kepercayaan , Sistem birokrasi kita masih kerap dipengaruhi oleh jejaring kepentingan, kedekatan politik, dan “restu kekuasaan”.
Akibatnya, kompetensi sering kalah oleh koneksi, Dalam situasi seperti ini, putra daerah yang sebenarnya layak justru tersingkir secara halus , bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak berada di lingkaran yang “diinginkan”.
Lebih ironis lagi, ketika figur dari luar diangkat dengan dalih kemampuan finansial yang tidak profesional, namun tidak diimbangi dengan pemahaman lokal yang memadai.
Akibatnya, kebijakan menjadi kaku, tidak kontekstual, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat.
Sementara putra daerah yang punya kapasitas hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Jika ini terus dibiarkan, maka yang hilang bukan hanya kesempatan individu, tetapi juga kemandirian daerah.
Kita sedang menciptakan ketergantungan , seolah daerah tidak punya sumber daya manusia yang layak memimpin dan mengelola.
Sudah saatnya paradigma ini diubah. Kompetensi harus diuji secara objektif, bukan ditentukan oleh seberapa besar kemampuan finansial nya.
Jika putra daerah memiliki kemampuan dalam mengelola sistem administrasi pemerintahan, maka mereka bukan sekadar alternatif , mereka adalah aset utama yang seharusnya diprioritaskan.
Karena pada akhirnya, membangun daerah bukan hanya soal siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tapi siapa yang paling memahami dan peduli terhadap daerah itu sendiri.
