Mataram NTB
tribuntipikor . Com – Menjelang rencana mutasi jabatan di lingkup pemerintahan daerah, desakan publik agar Gubernur bersikap tegas dan bijak semakin menguat.
Mutasi yang seharusnya menjadi instrumen penyegaran birokrasi, justru dikhawatirkan memicu ketidakstabilan jika tidak dilakukan secara hati-hati dan objektif.
Sejumlah kalangan menilai
langkah mutasi ke depan harus benar-benar mempertimbangkan kondusivitas daerah.
Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kegaduhan internal, apalagi jika terkesan sarat kepentingan atau mengabaikan kinerja aparatur yang sudah teruji.
“Mutasi itu bukan sekadar rotasi jabatan, tapi menyangkut stabilitas pemerintahan, Gubernur harus bersikap, jangan sampai salah langkah,” ujar salah satu sumber.
Saran pun mengemuka agar pengisian jabatan difokuskan pada posisi yang memang kosong serta pejabat yang telah menjabat dua periode.
Langkah ini dinilai lebih aman, adil, dan minim gejolak dibandingkan melakukan perombakan besar-besaran.
Selain itu, transparansi dan profesionalisme menjadi kunci utama. Publik berharap proses mutasi dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan karena kedekatan atau tekanan politik.
Jika tidak hati-hati, mutasi justru bisa menjadi bumerang yang mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Sebaliknya, bila dilakukan dengan cermat dan berimbang, mutasi dapat menjadi momentum memperkuat birokrasi yang solid dan melayani dengan membuk komunikasi dengan penguasa wilayah karena hasil administratif belum tentu mendukung
Kini, semua mata tertuju pada keputusan Gubernur. Sikap tegas, bijak, dan berpihak pada kepentingan daerah menjadi harapan bersama demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
( Irwanto )
