Manan: Banyak para jurnalis dari media online dan televisi nasional menanyakan jadwal audensi ke saya.
Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Kali ini sejumlah kalangan, mulai dari aktivis hingga jurnalis media online dan wartawan televisi nasional, tengah menantikan kepastian jadwal audiensi antara Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB) dengan Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono bersama jajaran terkaitnya.
Audiensi tersebut dinilai krusial karena berkaitan dengan proyek BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) anggaran tahun 2025 khususnya yang berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Ketua LSM PIPRB, yang akrab disapa Mbah Manan, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bersikap kooperatif dan mengikuti prosedur yang ada. Terkait penentuan waktu pertemuan, ia menyatakan, sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan pimpinan daerah.
“Sabar mas ya.! Karena jadwal audiensi dengan Bupati, kita mengikuti arahan beliau. Mungkin Mas Bupati Setyo Wahono masih sibuk dan banyak kegiatan,” ujar Mbah Manan dalam keterangannya Senin 13/04/2026.
“Banyak para jurnalis dari media online dan televisi nasional menanyakan jadwal audensi saya kasi tahu kalau jadwal audensi kita ikut mas bupati” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai kapan pertemuan jadwal audensi tersebut akan dilangsungkan.
Lebih lanjut, Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Bupati Setyo Wahono melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (13/04/2026).
Namun, orang nomor satu di Bojonegoro tersebut belum memberikan jawaban resmi terkait jadwal audiensi yang dimaksud.
Disisi lain, Ketertarikan para jurnalis, termasuk dari media televisi nasional, menunjukkan bahwa isu proyek BKKD di Desa Sidomukti ini menjadi perhatian serius.
Sementara, Transparansi dan pengawasan terhadap proyek pembangunan desa di wilayah Kepohbaru menjadi poin utama yang ingin dikawal oleh LSM PIPRB melalui audiensi ini.
Masyarakat kini menunggu respon dari pihak pemerintah kabupaten untuk memastikan fungsi kontrol sosial dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan daerah. (Kingsoli/Tim)
