Armada Uzur, Keselamatan Penumpang Dipertaruhkan
Sumbawa Barat NTB
tribun tipikor.Com – Penyeberangan Tano–Kayangan, jalur vital yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kembali menuai sorotan tajam. Kali ini kritik keras datang dari Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Rahim, yang menilai pengelolaan jalur strategis tersebut masih jauh dari standar keselamatan yang semestinya.
Abdul Rahim kepada Awak Media tribun Tipikor.Com 11/01/26 menjelaskan , Tano–Kayangan bukan sekadar lintasan penyeberangan, melainkan tulang punggung pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Karena itu, kelalaian dalam menjamin keselamatan sama artinya dengan mempertaruhkan kepentingan publik ” jelasnya
“Ini jalur strategis yang menopang ekonomi masyarakat. Kalau aspek keselamatan diabaikan, dampaknya bisa sangat besar,” tegas Abdul Rahim
Ia mengingatkan, serangkaian peristiwa kapal karam , Mati mesin dan terbakar yang terjadi di berbagai daerah harus dijadikan peringatan serius.
Fakta bahwa banyak insiden melibatkan kapal-kapal tua dan uzur semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan armada.
“Banyak kapal yang sudah tidak layak tapi masih dipaksa beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini soal nyawa manusia,” ujarnya.
Abdul Rahim mendesak pihak operator penyeberangan dan instansi berwenang—baik Syahbandar, ASDP, maupun otoritas terkait lainnya—untuk berhenti bersikap seolah tidak tahu.
Menurutnya, langkah konkret seperti penggantian armada, perawatan rutin, dan perbaikan kapal-kapal tua harus segera dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya penegakan aturan keselamatan pelayaran. Regulasi, kata dia, selama ini terkesan hanya menjadi formalitas, sementara di lapangan kapal dengan kondisi meragukan tetap diizinkan berlayar.
“Pengawasan harus diperketat dan aturan harus ditegakkan. Jangan sampai Tano–Kayangan berubah menjadi jalur maut karena pembiaran,” sindirnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.
Penumpang, menurut Abdul Rahim, berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kapal yang akan mereka tumpangi, termasuk kelayakan dan standar keselamatannya.
“Harus ada sosialisasi dan komunikasi yang intens kepada masyarakat. Penumpang jangan diperlakukan seperti tidak punya hak untuk tahu,” katanya.
Abdul Rahim berharap, dinamika dan berbagai persoalan di penyeberangan Tano–Kayangan ini segera direspons serius oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Jika tidak, risiko kecelakaan akan terus menghantui, sementara keselamatan publik dibiarkan berada di ujung tanduk.
( Irwanto )
