Sumbawa Besar, NTB tribuntipikor.com —
“Sumbawa Maju, Unggul dan Sejahtera” bukan sekadar slogan. Di balik kalimat tersebut tersimpan tanggung jawab besar pemerintah untuk memastikan masyarakat, termasuk petani di pelosok desa, benar-benar merasakan kehadiran negara.
Namun, sebuah ironi sosial justru muncul dari Dusun Punik, Desa Batudulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa.
Di tengah gencarnya program pembangunan dan bantuan sosial, Ahmad D, seorang petani, mengaku masih berjuang sendiri menghidupi keluarganya dengan lahan pertanian yang terbatas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: sudahkah data warga kurang mampu benar-benar terpetakan hingga ke pelosok? Ataukah masih ada keluarga yang luput dari perhatian pemerintah?
Kepada awak media, Ahmad D menyampaikan bahwa dirinya hingga kini belum menerima bantuan dari program pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
“Saya belum mendapatkan apa-apa dari program bantuan, baik dari tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Sementara jelas sebagai petani, saya menunggu penghasilan dengan lahan yang terbatas. Hasilnya hanya cukup untuk makan, bahkan kurang,” ungkap Ahmad D.
Pernyataan tersebut tentu tidak boleh berhenti sebagai keluhan seorang warga.
Pemerintah Desa Batudulang patut membuka kembali mata dan telinga terhadap kondisi warganya. Begitu pula pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus memastikan tidak ada keluarga yang tertinggal hanya karena berada jauh dari pusat pemerintahan.
Jika benar Ahmad D masuk kategori warga yang memenuhi persyaratan penerima program bantuan, tetapi belum tersentuh, maka persoalannya bukan semata-mata soal bantuan.
Ini menyangkut akurasi pendataan, ketepatan sasaran, serta seberapa jauh pemerintah hadir di tengah masyarakat.
Jangan sampai slogan “Sumbawa Maju, Unggul dan Sejahtera” hanya terdengar indah di podium, sementara di pelosok masih ada petani yang harus berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan keluarganya.
Karena itu, Desa Batudulang dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu turun langsung melakukan verifikasi terhadap kondisi Ahmad D dan keluarganya.
Bukan untuk mengasihani.
Tetapi untuk memastikan hak-hak masyarakat benar-benar diperhatikan sesuai ketentuan program yang berlaku.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial di wilayah tersebut, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya apakah mereka benar-benar terdata atau justru terlewat dari sistem.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, atau angka-angka dalam laporan. Ukuran paling nyata adalah ketika rakyat di pelosok merasa pemerintah benar-benar hadir.
Kini bola berada di tangan pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Apakah Ahmad D dan keluarga akan tetap menjadi cerita tentang warga yang luput dari perhatian, atau justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa “Sumbawa Maju, Unggul dan Sejahtera” benar-benar sampai ke pelosok?
( Irwanto )
