Oleh : Ari Supit
Pengurus LBH REM
Jakarta, TribunTipikor Online _ 23 Agustus 2026 – Forum Diskusi Hukum LBH REM Mengurai Persoalan Waris dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat
Warisan hampir selalu berbicara tentang harta, tetapi sesungguhnya persoalan waris jauh lebih besar daripada sekadar siapa memperoleh rumah, tanah, uang, atau aset yang ditinggalkan seseorang. Di balik harta warisan terdapat hubungan darah, perkawinan, sejarah keluarga, keyakinan, adat istiadat, serta rasa keadilan yang sering kali memiliki tafsir berbeda di antara para ahli waris. Karena itu, ketika seseorang meninggal dunia, yang tersisa bukan hanya harta untuk dibagi, melainkan juga sebuah persoalan hukum yang membutuhkan pemahaman, kehati-hatian, dan kebijaksanaan agar peninggalan seseorang tidak berubah menjadi sumber perselisihan bagi orang-orang yang ditinggalkannya.
Kesadaran itulah yang menjadi spirit Forum Diskusi Hukum “Serba Serbi Hukum Waris” yang diselenggarakan LBH REM, pada 23 Agustus 2026, pukul 13.30 WIB, bertempat di Hotel Ciputra, Lantai 6. Forum ini menghadirkan Eliman Harefa, S.H. dan Mikael Sony R. Suryo, S.H., keduanya Advokat, untuk membuka ruang percakapan hukum yang tidak berhenti pada teori dan pasal, tetapi berusaha mendekatkan hukum kepada persoalan nyata yang hidup di tengah masyarakat.
Hukum Waris: Ketika Harta Bertemu Hubungan Keluarga
Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, namun justru sering baru dipelajari ketika persoalan sudah menjadi sengketa. Padahal, sejak seseorang masih hidup, persoalan mengenai kepemilikan harta, status harta bersama, hibah, wasiat, dan perencanaan pewarisan sudah dapat memiliki konsekuensi hukum. Ketidaktahuan terhadap hal-hal tersebut dapat melahirkan persoalan yang panjang, bahkan membuat hubungan saudara yang selama bertahun-tahun terjaga berubah menjadi hubungan yang saling berhadapan.
Di sinilah hukum seharusnya hadir bukan hanya ketika konflik telah terjadi, tetapi juga sebelum konflik menjadi perkara. Memahami hukum waris berarti memahami siapa yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris, apa objek yang dapat diwariskan, bagaimana kedudukan pasangan dan anak, bagaimana wasiat dan hibah diperlakukan, serta bagaimana pembagian harta dilakukan sesuai sistem hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat tidak sekadar mengetahui haknya, tetapi juga memahami batas haknya dan menghormati hak orang lain.
Indonesia dan Keragaman Sistem Hukum Waris
Salah satu karakter penting hukum waris di Indonesia adalah adanya keragaman sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Secara garis besar, pembahasan hukum waris dapat dilihat melalui perspektif hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masing-masing memiliki sumber, prinsip, struktur, dan mekanisme yang tidak selalu sama. Karena itu, persoalan waris tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu rumus sederhana bahwa seluruh anak otomatis memperoleh bagian yang sama atau bahwa setiap harta peninggalan selalu harus dibagi dengan cara yang identik.
Dalam perspektif hukum perdata, ketentuan mengenai pewarisan antara lain berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kedudukan ahli waris, hak-hak yang timbul karena pewarisan, serta prinsip-prinsip mengenai bagian warisan. Dalam hukum Islam, pembahasan waris memiliki konstruksi tersendiri mengenai ahli waris dan bagian masing-masing sebagaimana dikenal dalam ketentuan hukum Islam dan praktik hukum di Indonesia. Sementara itu, hukum adat memiliki karakter yang sangat erat dengan struktur kekerabatan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral.
Karena itu, keadilan dalam perkara waris tidak selalu dapat dipahami hanya dengan ukuran “sama rata”. Keadilan hukum harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, kedudukan masing-masing pihak, fakta hubungan keluarga, status harta, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Di sinilah pengetahuan hukum menjadi penting agar perasaan adil tidak bertentangan dengan hukum, dan hukum tidak kehilangan kepekaannya terhadap realitas kehidupan masyarakat.
Waris Bukan Sekadar Soal “Siapa Mendapat Berapa”
Pertanyaan yang paling sering muncul dalam persoalan waris memang sederhana: siapa yang berhak dan berapa bagiannya? Namun seorang yang memahami hukum akan menyadari bahwa pertanyaan tersebut justru merupakan bagian akhir dari rangkaian persoalan yang jauh lebih mendasar. Sebelum menentukan bagian, terlebih dahulu harus diketahui siapa pewarisnya, siapa saja yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris, bagaimana hubungan hukum para pihak, apa saja harta peninggalannya, bagaimana status masing-masing harta, apakah terdapat harta bersama, apakah ada hibah atau wasiat, dan sistem hukum mana yang relevan diterapkan.
Kesalahan memahami tahapan tersebut dapat membuat pembagian yang pada awalnya dianggap sederhana justru menjadi sumber sengketa. Sebuah rumah, misalnya, belum tentu seluruhnya merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi begitu saja apabila terdapat persoalan mengenai harta bersama. Demikian pula sebuah pemberian semasa hidup tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan warisan. Setiap tindakan hukum memiliki konstruksi dan akibat hukumnya masing-masing.
Maka, literasi hukum waris bukan kemewahan bagi keluarga yang memiliki banyak harta; ia merupakan kebutuhan setiap keluarga yang ingin memastikan hak dan hubungan kekeluargaannya terlindungi.
Wasiat, Hibah, dan Pentingnya Perencanaan Hukum
Wasiat sering kali dipahami hanya sebagai pesan terakhir seseorang. Padahal dalam perspektif hukum, wasiat memiliki konsekuensi yang harus dipahami secara cermat. Demikian pula hibah yang dilakukan ketika seseorang masih hidup memiliki karakter hukum yang berbeda dengan pewarisan yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Karena itu, keputusan mengenai harta keluarga sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan emosional atau kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum yang mungkin muncul kemudian.
Membicarakan warisan ketika seseorang masih hidup bukanlah tindakan yang tabu. Sebaliknya, dalam perspektif kesadaran hukum, perencanaan yang dilakukan secara tepat dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Membahas warisan bukan berarti mendoakan kematian; justru dapat berarti mempersiapkan agar setelah kematian tidak terjadi kekacauan hukum di antara mereka yang ditinggalkan. Sebab, ketika hukum tidak dipahami sejak awal, persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sering kali baru disadari setelah hubungan keluarga terlanjur retak.
Dari Ruang Keluarga, Sengketa Dapat Berawal
Banyak sengketa waris tidak bermula dari ruang pengadilan. Ia dapat bermula dari percakapan keluarga yang tidak selesai, dari janji yang tidak tertulis, dari perbedaan pemahaman mengenai siapa yang dianggap paling berhak, atau dari anggapan bahwa seseorang yang selama ini merawat orang tua otomatis memiliki hak lebih besar atas seluruh harta peninggalan. Di sinilah perasaan, pengalaman hidup, dan hukum dapat saling berhadapan.
Seseorang mungkin merasa paling berjasa. Yang lain merasa paling berhak karena hubungan darah. Yang lain lagi berpegang pada pesan orang tua semasa hidup. Namun hukum tidak dapat hanya bekerja berdasarkan siapa yang merasa paling berjasa atau paling kuat. Hukum harus menguji setiap klaim berdasarkan dasar hak, kedudukan hukum, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, menyelesaikan persoalan waris membutuhkan kepala yang dingin. Jangan sampai rumah yang dibangun orang tua dengan kerja keras justru menjadi tempat pertama hilangnya persaudaraan. Jangan sampai tanah yang semestinya menjadi aset keluarga berubah menjadi sumber permusuhan antarsaudara. Dan jangan sampai harta yang ditinggalkan satu generasi justru menjadi beban hukum bagi generasi berikutnya.
Tiga Perspektif untuk Membaca Waris Secara Utuh
Forum “Serba Serbi Hukum Waris” juga penting karena persoalan waris membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan sosiologis.
- Perspektif akademik hukum perdata dan hukum Islam diperlukan untuk memberikan fondasi mengenai asas, sumber hukum, konstruksi pewarisan, serta perbedaan sistem hukum yang berlaku.
- Perspektif praktisi hukum dan notaris diperlukan untuk membawa pembahasan ke wilayah praktik, termasuk mengenai dokumen, wasiat, hibah, pembuktian, serta langkah hukum yang dapat ditempuh masyarakat.
- Sementara perspektif hukum adat dan sosiologi hukum penting untuk memahami bahwa hukum waris hidup dalam masyarakat yang memiliki beragam tradisi dan struktur kekerabatan.
Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan satu hal penting: hukum tidak boleh dibaca hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi harus dipahami sebagai instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan. Hukum yang hanya dipahami secara tekstual tanpa memahami masyarakat dapat kehilangan konteks; sebaliknya, kebiasaan yang tidak diselaraskan dengan hukum dapat menimbulkan persoalan ketika hak seseorang terabaikan.
Musyawarah dan Mediasi: Menemukan Jalan Keadilan
Tidak setiap perbedaan mengenai warisan harus berakhir dengan pertarungan panjang. Dalam banyak keadaan, penyelesaian melalui komunikasi keluarga, musyawarah, maupun mediasi dapat menjadi jalan untuk mencari titik temu sepanjang hak-hak para pihak tetap dihormati dan penyelesaiannya dilakukan secara sadar serta sesuai hukum.
Sebab tujuan penyelesaian sengketa tidak semata-mata mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam perkara yang menyangkut keluarga, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan formal: tetap terjaganya hubungan antarmanusia setelah persoalan hukum selesai. Keadilan yang baik bukan hanya mampu memberikan keputusan, tetapi juga membuka kemungkinan bagi para pihak untuk kembali hidup tanpa membawa luka yang tidak perlu.
Di sinilah hukum menemukan dimensi kemanusiaannya. Keadilan bukan sekadar membagi harta secara benar, tetapi juga mencegah harta menjadi alasan untuk membagi-belah keluarga.
LBH REM dan Semangat Memperluas Akses terhadap Hukum
Semangat yang dibawa LBH REM melalui forum ini juga berangkat dari kesadaran bahwa hukum harus dapat dipahami dan dijangkau oleh masyarakat. Dalam materi LBH REM, bantuan hukum dan layanan pro bono ditempatkan sebagai bagian dari upaya memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk memperoleh layanan hukum secara mandiri.
Prinsip tersebut mempertegas bahwa hukum tidak boleh menjadi bahasa eksklusif yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Masyarakat berhak mengetahui hak dan kewajibannya, memahami risiko hukum dari sebuah tindakan, serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum. Karena itu, forum diskusi hukum seperti “Serba Serbi Hukum Waris” bukan hanya ruang berbicara bagi para ahli hukum, tetapi juga ruang pendidikan publik agar masyarakat semakin sadar bahwa mengetahui hukum adalah bagian dari ikhtiar melindungi diri, keluarga, dan hak-haknya.
Warisan Terbaik Adalah Tidak Mewariskan Sengketa
Warisan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada keluarganya dalam bentuk harta. Ada warisan yang jauh lebih besar: nilai, keteladanan, pendidikan, kebijaksanaan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan secara adil.
Harta dapat berpindah tangan. Rumah dapat dijual. Tanah dapat berubah kepemilikan. Usaha dapat berkembang atau berhenti. Tetapi hubungan persaudaraan yang rusak karena sengketa waris sering kali jauh lebih sulit untuk dipulihkan.
Karena itu, warisan terbaik bukan semata-mata harta yang besar, melainkan kepastian hukum yang jelas dan keluarga yang tetap utuh. Pewaris yang bijaksana bukan hanya meninggalkan aset, tetapi juga meninggalkan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab agar orang-orang yang dicintainya tidak harus saling berhadapan setelah dirinya tiada.
Forum “Serba Serbi Hukum Waris” LBH REM akhirnya membawa pesan yang sederhana, tetapi mendasar: jangan menunggu sengketa untuk belajar hukum. Jangan menunggu keluarga terpecah untuk memahami hak. Dan jangan menunggu perkara masuk pengadilan untuk menyadari pentingnya musyawarah.
Sebab hukum hadir bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mencegah konflik; bukan hanya untuk menentukan siapa yang benar, tetapi untuk membangun kesadaran mengenai apa yang adil; bukan hanya untuk membagi harta, tetapi untuk memastikan bahwa harta yang diwariskan tidak ikut mewariskan pertengkaran.
“pahami hukumnya, kenali haknya, hormati kewajibannya, dan jaga hubungan keluarganya”
Karena, warisan yang paling bernilai bukanlah harta yang paling banyak, melainkan keadilan yang dapat diteruskan dan keharmonisan yang tetap terjaga dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
“Pahami Hak, Jaga Harmoni, Tegakkan Keadilan — Agar Warisan Menjadi Berkah, Bukan Awal Perselisihan”.(Red)
