Jakarta, TribunTipikor Online _5 Agustus 2026 – Kepercayaan publik tidak lahir begitu saja. Ia dibangun dari kerja yang konsisten, keterbukaan dalam mengelola anggaran, dan keberanian untuk terus dievaluasi.
Di balik setiap program pemerintah yang menyentuh jutaan masyarakat, selalu ada amanah besar yang harus dijaga. Amanah itu bukan hanya menghadirkan manfaat bagi rakyat, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen itulah yang kembali ditegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar hadir bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Mayjen TNI Trenggono, dan jajaran pejabat BGN. Kehadiran mereka menjadi simbol komitmen bahwa tata kelola keuangan negara harus terus dijaga dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Pada kesempatan yang sama, BGN juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi penegasan bahwa laporan keuangan BGN telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Di tengah semakin besarnya tanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kepercayaan publik. Sebab, semakin besar program yang dijalankan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga setiap rupiah uang negara agar benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
WTP Diraih, Tapi Apa Sebenarnya Maknanya bagi Masyarakat?
Istilah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering kali dipahami sebagai tanda bahwa sebuah lembaga telah bekerja sempurna. Padahal, anggapan itu tidak sepenuhnya benar.
Pada dasarnya, opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Artinya, proses pencatatan, penyajian, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Penilaian ini juga mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang menjadi bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan.
Dengan kata lain, WTP berbicara tentang kewajaran laporan keuangan, bukan berarti seluruh pelaksanaan program telah berjalan tanpa kekurangan.
Karena itu, opini WTP tidak otomatis berarti:
- seluruh program BGN sudah berjalan sepenuhnya efektif;
- tidak ada tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- tidak ada kelemahan dalam proses pengadaan maupun administrasi;
- tidak ada keterlambatan pembayaran;
- tidak ada temuan yang memerlukan perbaikan; atau
- tidak ada rekomendasi maupun potensi persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
Jadi, WTP bukanlah tanda bahwa sebuah lembaga “bersih dari masalah”, melainkan bukti bahwa laporan keuangannya telah disusun secara wajar sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, berbagai rekomendasi dari BPK tetap menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Di Balik Opini WTP, Ada LHP BPK yang Menjadi Kompas Perbaikan
Banyak orang menganggap penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hanyalah agenda rutin tahunan. Padahal, di balik dokumen tersebut terdapat hasil pemeriksaan, evaluasi, dan rekomendasi yang menjadi pijakan bagi setiap kementerian dan lembaga untuk terus berbenah.
Melalui LHP, BPK tidak hanya memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan, tetapi juga memberikan masukan agar pengelolaan keuangan menjadi semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menariknya, sebelum LHP diserahkan, hasil pemeriksaan BGN juga sempat menjadi perhatian dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Sejumlah anggota dewan menyoroti berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari realisasi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, hingga tata kelola di lapangan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara berjalan secara terbuka sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.
Bagi BGN, setiap rekomendasi bukan dipandang sebagai kritik semata, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat sistem pengawasan, menyempurnakan tata kelola, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepercayaan Publik Tidak Dibangun oleh Penghargaan, Melainkan oleh Integritas
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya melihat sebuah lembaga dari banyaknya program yang dijalankan atau besarnya anggaran yang dikelola. Yang lebih penting adalah apakah lembaga tersebut mampu menjaga amanah rakyat dengan penuh integritas.
Raihan opini WTP tentu menjadi kabar baik. Namun bagi BGN, capaian ini bukanlah garis akhir yang membuat puas, melainkan titik awal untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap rekomendasi yang diberikan BPK ditindaklanjuti secara konsisten.
Sebab keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari jutaan penerima manfaat atau besarnya anggaran yang disalurkan. Keberhasilan sejati lahir ketika setiap rupiah dikelola secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap evaluasi.
Ketika integritas menjadi budaya, transparansi menjadi komitmen, dan evaluasi dijadikan bahan untuk terus memperbaiki diri, maka yang sedang dibangun bukan sekadar laporan keuangan yang sehat. Lebih dari itu, yang sedang dirawat adalah kepercayaan masyarakat kepada negara—modal paling berharga agar setiap kebijakan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, benar-benar menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh : Ari Supit
(Redaksi)
