KABUPATEN BANDUNG –Tribun Tipikor.Com // Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem Dra. Hj. Tia Fitriani melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di GOR Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Jum’at (26/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Neglasari H. Pipin Kusnendi, perangkat desa, kader Partai NasDem, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Kegiatan pengawasan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berbagai aspirasi masyarakat diserap, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Kepala Desa Neglasari H. Pipin Kusnendi menjelaskan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari proses perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan APBDes, pelaksanaan program, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan drainase, serta program pemberdayaan pelaku UMKM.
“Terkait layanan BPJS, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) maupun pekerja rentan dapat terakomodasi. Ke depan, pendataan akan terus diperbaiki agar tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena persoalan administrasi,” ujar H. Pipin Kusnendi.
Sementara itu, Dra. Hj. Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Neglasari dalam menyampaikan pelaksanaan program dan capaian pembangunan. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan upaya memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat perhatian. Berbagai masukan terkait pembangunan infrastruktur maupun layanan BPJS akan kami perjuangkan dan koordinasikan dengan dinas teknis serta mitra kerja DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Desa Neglasari untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui papan informasi maupun media sosial desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan program pembangunan, penggunaan anggaran, serta berbagai layanan yang menjadi hak masyarakat.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi dialog dan tanya jawab.
Sejumlah warga menyampaikan aspirasi mengenai percepatan pembangunan jalan usaha tani, peningkatan kualitas infrastruktur desa, serta kemudahan akses dalam pengurusan kepesertaan BPJS. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat.***(Iceu)
