Sumbawa Barat NTB
tribuntipikor . Com – Program unggulan Kartu KSB Maju yang digembar-gemborkan sebagai solusi terpadu penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa Barat kembali menjadi sorotan. Alih-alih menjadi instrumen yang tepat sasaran, program ini justru dibayangi persoalan klasik: data penerima yang dinilai masih amburadul.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sejumlah warga yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima manfaat. Ironisnya, masih ada warga yang benar-benar hidup dalam kondisi rentan namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Sejauh mana validitas data yang digunakan pemerintah? Apakah proses pendataan benar-benar dilakukan secara objektif, atau hanya sebatas memenuhi administrasi tanpa verifikasi yang memadai?
Sorotan juga mengarah pada klasifikasi Desil, terutama Desil 1 yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat paling miskin dan paling membutuhkan. Fakta di lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian memunculkan keraguan terhadap akurasi basis data tersebut.
Publik pun mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Dinas Sosial, agar tidak hanya bergantung pada data yang masuk ke sistem, tetapi melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan secara berkala. Sebab, kesalahan data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat merampas hak masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan.
Di tengah derasnya kritik, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya mengakui masih adanya ketidaksesuaian data Desil di lapangan. Dinsos menyebut pemutakhiran data dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan meminta setiap temuan segera diperbarui melalui mekanisme yang tersedia.
Menurut Dinsos, penentuan status Desil menggunakan 34 indikator kesejahteraan yang terhubung dengan sistem pemerintah pusat. Pendataan dilakukan oleh Pendamping Sosial hingga tingkat desa dan kecamatan sebelum disinkronkan ke dalam basis data nasional.
Namun pengakuan tersebut justru mempertegas bahwa persoalan validitas data memang nyata. Jika mekanisme pembaruan rutin sudah berjalan, mengapa masih ditemukan warga mampu yang menerima bantuan, sementara masyarakat miskin justru tercecer dari daftar?
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Program sebesar Kartu KSB Maju hanya akan memperoleh kepercayaan publik apabila didukung data yang akurat, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Tanpa pembenahan menyeluruh, program unggulan itu berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
(Red)
