Kab. Bandung, tribuntipikor.com
Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi PKB ingatkan Forkopimcam & Warga jadi mata Pemerintah Awasi Anggaran rakyat 2026, tidak boleh bocor. Itu pesan keras Humaira Zahrotun Noor, S.IP. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai PKB, saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan TA 2026 di Aula Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Sabtu 20/6/2026
Kegiatan ini dihadiri lengkap unsur Forkopimcam Ciparay Sekcam, TNI, Polri, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, hingga pemangku kepentingan. Tujuannya satu: pastikan program pembangunan 2026 transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Anggaran dipakai harus kasih manfaat nyata.
Humaira menegaskan pengawasan itu wajib hukumnya, bukan sekadar acara seremonial.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tegasnya di hadapan peserta.
Beliau minta setiap SKPD buka-bukaan soal anggaran. Rakyat Ciparay berhak tahu dan berhak mengawasi.
Soroti PIP: Data Miskin Jangan Diacak-acak
Selain APBD, Humaira juga serap aspirasi warga soal Program Indonesia Pintar (PIP). Keluhannya klasik: data penerima nggak update, siswa mampu masuk, siswa miskin malah kelewat.
Pendidikan sektor prioritas. PIP harus diawasi agar tepat sasaran dan dapat dirasakan siswa yang benar-benar membutuhkan. Pendidikan itu kunci naikkan kualitas SDM Jabar, sorot Humaira.
Beliau ajak warga Ciparay aktif lapor. Ada siswa mampu dapet PIP? Laporkan. Ada anak yatim/piatu nggak kebagian? Suarakan.
Forkopimcam Ciparay komitmen kawal bareng
Sekcam Ciparay mewakili Forkopimcam menyatakan siap dukung penuh program pembangunan dan jaga kondusifitas. Dengan sinergi Forkopimcam, DPRD, dan masyarakat, APBD 2026 PIP di Ciparay diharapkan jalan bersih tanpa drama. ( YSP TT )
